Belajar Budidaya Ikan

1. Alasan melakukan analisis keselarasan di antara strategi dan rencana zonasi KKP

2.         Cara melakukan analisis keselarasan di antara strategi pengelolaan dan rencana zonasi KKP

Proses pengembangan rencana manajemen harus mempertimbangkan pembentukan zona buat mengontrol penggunaan & akses dan buat mengatasi permasalahan. Beberapa KKP relatif sederhana & hanya memiliki zona satu, sementara KKP lainnya terdapat yang mengikuti contoh cagar biosfer dalam zona konsentris. Berbagai zona dibuat buat mengelola aktivitas misalnya berperahu, penelitian, pariwisata & akses generik. Dalam seluruh kasus, keliru satu langkah pertama pada proses zonasi merupakan mengkaji pengaturan kewenangan KKP untuk memastikan bahwa Anda memiliki wewenang buat mengendalikan & mengatur kegiatan yg dilakukan oleh insan di dalam KKP.

Mengembangkan zona yang efektif dan dapat dipatuhi serta disepakati oleh semua kalangan adalah gabungan ilmu pengetahuan dan seni. Ilmu pengetahuan tentang zonasi dan peraturan berkaitan dengan lokasi dan luas zona serta dengan penggunaan bahasa yang tepat diperlukan untuk membantu tercapainya tujuan KKP. Zonasi dan peraturan harus, pertama dan terutama, didasarkan pada pemahaman yang akurat tentang kondisi biologi, sosial, ekonomi dan budaya daerah tersebut. Langkah kedua dalam proses pengembangan peraturan dan zonasi bertujuan untuk mempelajari karakter lokasi. Bisa saja selama tahap karakterisasi lokasi, tim perencana sudah dapat membuat peta biologi, fisik, manusia, dan nilai-nilai KKP. Gunakanlah peta tersebut sebagai rujukan ketika menentukan lokasi dan luasan setiap zona peruntukan.

Seni dari pembuatan zonasi dan peraturan adalah proses bekerja bersama para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi zonasi dan peraturan yang saling menguntungkan dan dapat dilaksanakan. Proses pengembangan zonasi dan peraturan dapat sangat rumit karena mempertimbangkan masukan dan pendapat dari berbagai pemangku kepentingan. Masukan dari mereka harus dipertimbangkan sesuai dengan tujuan yang telah dikembangkan untuk area tersebut.

LANGKAH 1: Meninjau peraturan mengenai kewenangan KKP untuk memastikan bahwa KKP memiliki kewenangan dalam mengontrol dan mengatur kegiatan manusia di dalam KKP.

LANGKAH 2: Meninjau karakterisasi kawasan Anda untuk membangun pemahaman umum dan yang telah disepakati oleh tim perencanaan pengelolaan mengenai lokasi dan pengaturan secara biologi, fisik, pemanfaatan oleh manusia dan nilai-nilai (ekonomi dan intrinsik) KKP.

LANGKAH 3: Meninjau tujuan akhir dan tujuan rencana pengelolaan yang telah ditetapkan oleh tim perencanaan, karena Anda akan menggunakan zonasi dan peraturan sebagai alat pengelolaan untuk memenuhi tujuan akhir dan tujuan tertentu.

LANGKAH 4: Meninjau strategi pengelolaan prioritas yang baru diselesaikan oleh tim perencanaan untuk menentukan kemungkinan terdapat kesenjangan dalam memenuhi tujuan pengelolaan.

LANGKAH 5: Dengan menggunakan peta Anda sebagai rujukan, tentukan bagaimana zonasi dan peraturan dapat digunakan untuk membantu mencapai tujuan pengelolaan.

Tujuan dari mengevaluasi strategi pengelolaan adalah untuk menentukan apakah strategi yang diusulkan sudah sesuai untuk mengatasi dampak yang dialami oleh sumber daya sasaran. Dari evaluasi ini akan diketahui strategi mana saja yang akan dicantumkan dalam rencana pengelolalan dan strategi lain yang diperlukan.  Tahap ini merupakan pengenalan menuju langkah selanjutnya yaitu, memprioritaskan strategi pengelolaan.

SUMBER:

PUSLATKP, 2014. MODUL A.033101.005.01 Menyusun Strategi Pengelolaan pada Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan,  Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Didownload dari http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/modul-pelatihan.

Komponen-komponen dalam model konseptual rencana pengelolaan mencakup pengaruh luar KKP (eksternal) dan pengaruh dari dalam KKP (internal).  Pengaruh eksternal di antaranya adalah:

(1)   Hasil jangka panjang:  Menjelaskan perubahan akhir yang diharapkan atau tujuan program terhadap isu-isu. Dapat berupa konsekuensi sosial, ekonomi, lingkungan atau individu.

(2)   Hasil jangka menengah: Menjelaskan perubahan yang diharapkan dari lingkungan atau perilaku audiensi berdasarkan kelanjutan dari program atau sejumlah proyek.

(3)   Hasil jangka pendek:  Menjelaskan perubahan segera yang diharapkan dari program atau proyek (misalnya, reaksi atau kemampuan dari audiensi, perubahan lingkungan).

Sedangkan imbas internal pada antaranya merupakan:

(1)   Keluaran: Produk-produk fisik yang dihasilkan dari strategi yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

(2)   Strategi:  Waktu yang Anda habiskan untuk mencapai hasil yang diinginkan, menghasilkan keluaran yang diperlukan atau mendapatkan sumber daya.

(3)   Sumber daya:  Waktu, uang, sumber daya manusia, ruang kantor, peralatan, ATK, persediaan, manajemen, dukungan mitra, dll. yang diperlukan untuk menyelesaikan program.

Beberapa manfaat menurut pembuatan model konseptualini di antaranya adalah:

(1)   Menunjukkan bagaimana seluruh komponen bersatu bersama.

(2)   Membantu individu melihat bagaimana mereka berkontribusi terhadap misi KKP.

(3)   Membantu menghubungkan bagaimana sumber daya yang digunakan dengan dampak dari penggunaannya.

(4)   Membantu mengidentifikasi indikator yang sesuai atau keefektifan kinerja, dan

(5)   Menyediakan dasar untuk perencanaan, evaluasi dan keputusan pengelolaan.

Jebakan ketika menggunakan model konseptual di antaranya merupakan:

(1)   Pengelola menjadi terlalu khawatir dengan kata-kata yang digunakan.

(2)   Pengelolamelupakan kaitan-kaitan yang merangkai sebuah proses yang logis.

(3)   Proses penyusunan rencanadicampur-adukan dengan proses evaluasi.

(4)   Proses pembuatan model konsep ini tidak sepenuhnya linear, karena bisa saja ada perbedaan skala cakupan  kewenangan untuk setiap tingkat organisasi dan seterusnya.

(5)   Proses penyusunan rencana dikacaukan oleh kegiatan lain yang tidak memberikan hasil apa-apa, dan akhirnya

(6) Proses perencanaan ini  bukanlah obat mujarab atau satu-satunya solusi akhir.

SUMBER:

PUSLATKP, 2014. MODUL A.033101.005.01 Menyusun Strategi Pengelolaan pada Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan,  Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Didownload dari http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/modul-pelatihan.

1. Persyaratan umum

a.     kapal penangkap dan pengangkut ikan yang digunakan harus memenuhi persyaratan ketentuan sanitasi dan hygiene kapal;

b.    kapal penangkap dan pengangkut ikan harus didesain sesuai standar yang ada sehingga tidak menyebabkan kontaminasi terhadap produk dari faktor eksternal antara lain air kotor, limbah, asap, minyak, oli, gemuk atau bahan-bahan lain;

c.     palka kapal penangkap harus didesain sesuai standar sehingga tidak menyebabkan kontaminasi produk dari jenis material/faktor internal palka (fibreglass, kayu, baja dan lain-lain);

d.    seluruh permukaan material sarana dan prasarana kapal penangkap dan pengangkut ikan yang kontak langsung dengan produk harus dibuat dari bahan yang tidak korosif yang halus dan mudah dibersihkan, serta permukaan yang menggunakan pelapis harus kuat dan tahan lama; dan

e.    kapal penangkap dan/atau pengangkut ikan yang mempunyai penampung air untuk penanganan ikan, maka harus ditempatkan pada lokasi yang terhindar dari kontaminasi.

2. Persyaratan kapal berdasarkan jenis penanganan/penyimpanan/pengolahan:

a.     Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang didesain dan dilengkapi peralatan untuk mempertahankan kesegaran ikan selama penangkapan dengan lama penyimpanan lebih dari 24 jam, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1)    kapal yang didesain dan dilengkapi peralatan untuk menjaga kesegaran ikan lebih dari 24 jam harus dilengkapi peralatan palka, tanki, atau wadah untuk menyimpan ikan dan menjaga suhu pendinginannya pada titik leleh es;

2)    untuk mencegah kontaminasi, palka harus terpisah dari ruang mesin dan ruang anak buah kapal. Palka dan wadah yang digunakan harus menjamin bahwa kondisi penyimpanan dapat menjaga kesegaran ikan dan memenuhi persyaratan higienis;

3)    kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dilengkapi dengan mesin pendingin air laut bersih dingin/Chilled Sea Water (CSW). Palka harus dilengkapi dengan peralatan yang menjamin kondisi suhu air pada palka yang berisi ikan mencapai ≤ 3^oC dalam waktu 6 jam setelah ikan dimasukkan ke dalam palka dan mencapai 0oC dalam waktu 16 jam setelah ikan dimasukkan ke dalam palka; dan

4)    kondisi suhu palka/produk dimonitor dan dicatat secara periodic dengan menggunakan alat perekam suhu otomatis.

b.    Kapal penangkap dan pengangkut ikan yang dilengkapi dengan pembeku (freezer), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1)    memiliki peralatan pembekuan dengan kapasitas yang cukup untuk menurunkan suhu secara cepat sehingga mencapai suhu pusat ikan sama atau kurang dari -18 °C;

2)    mempunyai peralatan penyimpanan yang cukup untuk menjaga produk dalam palka tidak lebih besar dari -18oC;

3)    ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan alat pencatat/perekam suhu otomatis yang ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca; dan

4)    sensor alat pencatat suhu sebagaimana dimaksud pada huruf c harus ditempatkan pada tempat suhu tertinggi di dalam palka/tempat penyimpanan (cold storage).

Tiga. Persyaratan Higiene Kapal Penangkap & Pengangkut Ikan

a.  Sanitasi

1)    ketika digunakan, bagian-bagian dari kapal atau wadah untuk penyimpan hasil tangkap harus dijaga kebersihannya dan dijaga selalu dalam kondisi baik, sehingga terhindar dari kontaminasi bahan bakar dan air kotor;

2)    produk hasil perikanan harus dijaga dari kontaminasi, segera setelah diangkat ke geladak;

3)    air/es yang digunakan untuk pencucian dan pendinginan ikan harus memenuhi persyaratan air minum, bersih, atau memenuhi persyaratan negara tujuan;

4)    hasil perikanan harus ditangani dan disimpan sehingga terhindar dari kerusakan fisik (memar), apabila penanganan hasil perikanan menggunakan ganco untuk menangani ikan besar harus dijaga agar tidak melukai daging ikan;

5)    apabila ikan dipotong kepalanya dan/atau dihilangkan isi perut, maka kegiatan tersebut harus memenuhi persayaratan penanganan/pengolahan dan dilakukan secara higienis setelah penangkapan, serta produk harus dicuci segera dan menyeluruh dengan air yang memenuhi standar air minum atau air laut bersih atau memenuhi persyaratan negara tujuan. Isi perut dan bagian lain yang dapat mengakibatkan bahaya kesehatan harus segera disingkirkan;

6)    pembuangan kepala dan isi perut harus dilakukan secara higienis dan segera dicuci dengan air yang memenuhi standar air minum atau air laut bersih atau memenuhi persyaratan negara tujuan;

7)    hasil perikanan yang dibungkus dan dikemas harus dilakukan pada kondisi yang higienis untuk menghindari kontaminasi; dan

8)    bahan kemasan dan bahan lain yang kontak langsung dengan hasil perikanan harus memenuhi persyaratan higiene, cukup kuat melindungi hasil perikanan, dan khususnya tidak boleh: (a) mempengaruhi karakteristik organoleptik dari hasil perikanan; dan (b) menularkan bahan-bahan yang membahayakan kesehatan manusia.

B. Rantai dingin

1)    ikan hasil tangkapan harus terhindar dari panas matahari atau sumber panas lainnya;

2)    hasil perikanan yang tidak disimpan dalam keadaan hidup harus segera didinginkan setelah naik ke kapal penangkap dan/atau pengangkut ikan;

3)    hasil perikanan dan bagian-bagiannya untuk tujuan konsumsi manusia harus disimpan dengan es pada suhu dingin (chilling), atau dibekukan;

4)    jika menggunakan pembekuan dengan air garam (brine) untuk ikan utuh sebagai bahan baku pengalengan, suhu pusat ikan tidak boleh lebih tinggi dari -9°C dan air garam tidak menjadi sumber kontaminasi ikan;

5)    penyimpanan hasil perikanan di atas kapal harus dijaga suhunya sesuai dengan persyaratan, khususnya:

a)    hasil perikanan segar atau dilelehkan termasuk krustasea rebus yang didinginkan dan produk kekerangan harus disimpan pada suhu leleh es;

b)    hasil perikanan beku, kecuali ikan beku yang menggunakan air garam untuk keperluan pengalengan, harus dipertahankan pada suhu pusat 18°C atau lebih rendah, untuk semua bagian produk dengan fluktuasi tidak lebih dari 3°C selama pengangkutan.

4. Persyaratan Penanggungjawab & Awak Kapal

a.     Penanggungjawab harus memiliki Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI). Penanggung jawab mempunyai tugas:

1)    menyusun perencanaan, penerapan dan pengawasan internal terhadap cara pananganan ikan yang baik;

2)    menjamin bahwa persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam ketentuan ini diterapkan; dan

3)    menyediakan akses bagi otoritas kompeten untuk melakukan pengendalian.

b.    Awak kapal yang menangani hasil perikanan harus memenuhi persyaratan:

1)    harus sehat, tidak sedang mengalami luka, tidak menderita penyakit menular atau menyebarkan kuman penyakit menular, dan dilakukan pemeriksaan kesehatan secara periodik sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;

2)    menggunakan pakaian kerja yang bersih dan tutup kepala sehingga menutupi rambut secara sempurna;

3)    mencuci tangan sebelum memulai pekerjaan; dan

4)    tidak diperbolehkan merokok, meludah, makan dan minum di area penanganan dan penyimpanan produk.

c.     Pelaku usaha penangkapan dan pengangkutan ikan harus:

1)    memiliki komitmen untuk menerapkan dan mendokumentasikan cara penanganan ikan yang baik;

2)    menjamin bahwa dokumen cara penanganan ikan yang baik selalu dimutakhirkan; dan

3)    memelihara rekaman sesuai masa simpan produk.

Lima. Teknik dan Metode Alat Penangkap Ikan

Teknik dan metode alat penangkap ikan turut berperan menentukan mutu ikan output tangkapan sehingga wajib memenuhi persyaratan menjadi berikut:

a.     tidak menggunakan teknologi penangkapan ikan yang dapat merusak fisik ikan;

b.    tidak menggunakan alat penangkap ikan yang dapat mempercepat penurunan mutu ikan dan mengakibatkan ikan tersebut terkontaminasi misalkan penangkapan dengan menggunakan racun;

c.     tidak melakukan penangkapan ikan di daerah yang terkontaminasi;

d.    tidak melakukan penangkapan ikan pada daerah dan musim memijah sehingga menurunkan mutu ikan; dan

e.    agar lebih menekankan pada persyaratan alat penangkapan ikan terkait sistem jaminan mutu (misalnya: bahan konstruksi alat).

6. Peralatan dan Perlengkapan

a.     peralatan dan perlengkapan yang digunakan berhubungan langsung dengan ikan harus dirancang dan terbuat dari bahan tahan karat, tidak beracun, tidak menyerap air, mudah dibersihkan dan tidak menyebabkan kontaminasi terhadap hasil perikanan;

b.    peralatan dan perlengkapan harus ditata sedemikian rupa pada setiap tahapan proses untuk menjamin kelancaran, mencegah kontaminasi silang dan mudah dibersihkan; dan

c.     peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menangani limbah yang dapat menyebabkan kontaminasi, harus diberi tanda dan dipisahkan dengan jelas supaya tidak dipergunakan untuk menangani ikan, bahan penolong, bahan tambahan pangan serta produk akhir.

SUMBER:

Ditjen P2HP, 2013. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu & Keamanan Hasil Perikanan dalam Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

Jenis-jenis rencana pengelolaan pilihan atau tambahan merupakan sebagai berikut:

(1) Rencana Administratif: Anda ingin mengembangkan sebuah rencana administratif berdasarkan ukuran, kompleksitas dan kebutuhan profesional untuk melaksanakan rencana pengelolaan. Rencana administratif harus mencakup rencana umum kepegawaian, peran dan tanggung jawab serta hubungan hirarki pada posisi staf. Untuk menjaga tingginya tingkat profesionalisme staf, penting untuk mempertimbangkan standar kompetensi untuk setiap posisi dan pelatihan kapasitas untuk memastikan bahwa staf memiliki kesempatan untuk selalu berkembang dalam posisinya tersebut (seringkali disebut sebagai pengelolaan sumber daya manusia). Masalah yang umum dijumpai dalam KKP adalah ketidakmampuan mereka dalam mempertahankan staf yang telah dilatih dengan baik. Semakin tinggi Anda dapat mempertahankan tingkat profesionalisme, semakin mudah untuk mempertahankan staf Anda. Karena sebagian besar KKP tidak memiliki cukup pendanaan untuk staf, pertimbangkan untuk membangun kemitraan yang kuat di dalam jaringan KKP untuk berbagi staf dengan keterampilan khusus (misalnya, spesialisasi GIS); dengan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian; serta dengan LSM.

(2) Rencana Peralatan dan Infrastruktur: Salah satu bagian dari KKP adalah operasional, termasuk di dalamnya infrastruktur fisik. Ada kebutuhan praktis infrastruktur seperti untuk ruang kantor dan bangunan lainnya (misal, pusat informasi pengunjung, laboratorium), pemeliharaan peralatan, kapal, sistem energi, kendaraan, radio dan telekomunikasi, peralatan SCUBA dan tambat apung. Infrastruktur juga menandakan kehadiran fisik dari pengelola KKP yang berwenang, dan membuat Anda lebih mudah diakses oleh publik, pencegahan terhadap pelanggaran, dan merupakan sumber informasi bagi pengunjung. Membangun infrastruktur memerlukan investasi yang besar, namun demikian perlu juga dipertimbangkan pengembalian investasi tersebut.

(3) Rencana Kemitraan: Rencana akan sangat membantu dalam mengidentifikasi peran dan tanggung jawab berbagai kemitraan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan KKP. Kebanyakan KKP memiliki beberapa mitra yang terlibat dalam pengelolaan, termasuk otoritas pengelolaan pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian, pemangku kepentingan kunci dan anggota masyarakat, serta LSM. Anda dapat menyiapkan gambaran mengenai peran dan tanggung jawab dari setiap mitra utama yang terlibat dalam pelaksanaan. Rencana ini harus dibangun sebagai pelengkap dari rencana administratif.

(4) Rencana Penegakan Hukum: Rencana penegakan hukum akan mencakup unsur logistik dan operasional yang diperlukan untuk menegakkan zonasi dan peraturan dalam rencana. Di sebagian besar KKP, tidak ada kelompok penegakan hukum yang aktif hanya untuk mengurus penegakan hukum dalam KKP. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh petugas penegakan hukum di KKP, pihak militer atau penjaga pantai, serta pemerintahan kota seperti pegawai dinas perikanan, atau oleh anggota masyarakat lokal dengan memberikan tekanan sosial. Bila Anda ingin memiliki rencana zonasi dan/atau peraturan, rencana pengelolaan Anda perlu menerangkan dengan jelas di mana pengelolaan kewenangan berada, pendekatan atau taktik penegakan hukum, biaya atau daftar denda atau hukuman lainnya. Rencana penegakan hukum juga harus mencakup penegakan hukum secara lunak (interpretive enforcement) , sebuah rencana penjangkauan untuk menghubungi dan memberitahukan kelompok pengguna mengenai pentingnya KKP, tata batasnya, dan lokasi serta tujuan zonasi dan peraturan.

(5) Rencana Anggaran dan Keuangan: Setiap rencana hanya akan berguna bila memiliki pendanaan jangka panjang yang cukup untuk melaksanakannya. Karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi seluruh biaya dan biaya tambahan untuk melaksanakan rencana pengelolaan. Skenario pendanaan harus terkait langsung dengan prioritas rencana pengelolaan. Dengan kata lain, begitu dananya tersedia, strategi pengelolaan dengan prioritas tertinggi harus segera dilaksanakan. Bila KKP tersebut didukung pemerintah, akan berguna untuk melibatkan lembaga/otoritas pendanaan pada awal proses perencanaan pengelolaan. Bila kementrian/lembaga keuangan lebih memahami KKP dan kepentingannya, mereka akan lebih mudah menyediakan pendanaan untuk rencana pengelolaan. Anda juga perlu mempertimbangkan untuk memiliki lembaga perwakilan dalam tim perencanaan; setidaknya bertemu mereka secara teratur untuk menginformasikan tentang kemajuan dan proses yang berlangsung. Sumber pendanaan lainnya dapat berasal dari biaya pengguna, pendapatan langsung, denda penegakan hukum, biaya konsesi, dana perwalian lingkungan dan sumbangan dari donor.

(6) Tata Waktu Implementasi: Tata waktu implementasi terkait dengan rencana pengelolaan dan penganggaran. Tata waktu merupakan organisasi penting dan alat perencanaan yang memungkinkan Anda mengatur kecepatan kegiatan pengelolaan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan sebelumnya, kemampuan mengatur kepegawaian, kemitraan dan tingkat pendanaan. Tata waktu Anda akan dimasukkan langsung ke dalam rencana kerja staf dan kawasan. Tata waktu juga merupakan sarana yang hebat untuk berkomunikasi dengan publik, apa, kapan dan bagaimana rencana Anda untuk melaksanakan rencana pengelolaan, menyusun pengharapan yang realistis untuk KKP, pemerintah yang berwenang dan masyarakat lokal. Dalam membangun tata waktu memerlukan unsur fleksibiltas. Yang melekat pada semua pengaturan pengelolaan sumber daya adalah ketidakpastian yang tidak direncanakan, bencana, peristiwa atau kejadian prioritas atau yang baru muncul (contoh, tumpahan minyak) yang dapat segera mengubah prioritas Anda.

(7) Rencana Pemantauan dan Evaluasi: Pemantauan indikator biologi, sosial dan tata kelola akan membantu anda menentukan apakah strategi pengelolaan Anda bergerak menuju tujuan pengelolaan. Bila ya, maka Anda memiliki rencana pengelolaan yang efektif, bila tidak, maka Anda perlu menemukan apa yang telah dikatakan oleh indikator. Mungkin perlu menyesuaikan dengan strategi pengelolaan yang baru atau yang telah dimodifikasi. Evaluasi juga akan membantu menginformasikan pengelola KKP tentang keperluan untuk memperbaiki proyek dan efisiensi pengelolaan serta bagaimana melakukannya. Implementasi rencana pemantauan dan evaluasi memerlukan sumber daya manusia dan waku, karena harus dipertimbangkan selama proses perencanaan.

(8) Rencana Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif: Dalam banyak kasus—khususnya bagi KKP yang dibentuk untuk melindungi sumber daya perikanannya—perencanaan mata pencaharian alternatif merupakan tanggung jawab dari KKP. Dalam beberapa kasus, mungkin hal ini yang diminta sebagai persyaratan untuk penetapan KKP atau pendanaan yang diperlukan untuk penetapan KKP dan proyek perencanaan pengelolaan. Penentuan jenis program mata pencaharian alternatif harus terkait dengan jenis mata pencaharian yang berpotensi memberikan dampak terhadap rencana zonasi dan peraturan KKP. Merencanakan program mata pencaharian alternatif memerlukan staf dengan keterampilan tertentu, identifikasi sumber pendanaan, pengembangan skema kredit, dan pemahaman akan konsekuensi sosial, ekonomi dan keamanan pangan. Ketika mengembangkan rencana mata pencaharian alternatif tersebut, tinjaulah dampak positif dan negatif dari strategi pengelolaan terhadap pemangku kepentingan untuk lebih memahami apa yang perlu disarankan kepada mereka. Hal ini akan membantu Anda dalam memprioritaskan kelompok mana yang akan mulai diajak bekerja sama dalam program mata pencaharian alternatif tersebut.

(9) Rencana Komunikasi dan Penjangkauan: Perlunya pelaksanaan dan dukungan terhadap program komunikasi dan penjangkauan tidak perlu dinyatakan secara berlebihan. Program komunikasi dan penjangkauan harus dibangun untuk target penerima yang spesifik, dengan pesan yang dibuat sesuai dengan masing-masing target penerima. Kegiatan komunikasi dan penjangkauan juga dapat ditujukan bagi para pengambil keputusan, menginformasikan kepada mereka mengenai pentingnya KKP. Kegiatan pengelolaan dapat menyasar pada para manajer, menginformasikan tentang berbagai keputusan dalam mengelola sumber daya. Anda juga dapat menyasar pada para pemangku kepentingan, menginformasikan tentang keberhasilan dan nilai tambah memiliki KKP, sekaligus juga mendidik mereka tentang pembatasan atau zonasi dalam KKP. Lebih dari pada itu semua, kegiatan pendidikan harus fokus pada menginformasikan, membangun rasa pelayanan dan tanggung jawab, serta mengubah perilaku, sehingga setiap orang menjadi konservasionis. Anak-anak dan pemuda dapat menjadi penerima pesan yang terbaik karena mereka akan memengaruhi kelompok generasi yang lebih tua.

(10) Rencana Koordinasi Antar Lembaga: Kebanyakan tata batas KKP bertumpang tindih dengan kewenangan wilayah hukum lainnya. Kewenangan KKP pesisir, dekat pantai atau bahkan pulau dapat berbagi, menggantikan, atau menyerahkannya kepada badan yang berwenang lainnya seperti negara, otoritas di tingkat kota atau propinsi. Masyarakat lokal juga memiliki kewenangan jangka waktu, komunal atau suku. Kewenangan KKP juga tumpang tindih dengan kewenangan militer, penjaga pantai, penegak hukum perikanan atau badan penegak hukum obat-obatan. Karenanya sedari awal penting untuk menjaga komunikasi dan berkoordinasi dengan badan-badan atau masyarakat ini. Otoritas geografi yang luas, jenis dan hubungannya dengan otoritas yang berbeda harus dijelaskan di antara badan-badan tersebut dan harus dikomunikasikan dengan jelas dalam rencana pengelolaan. Berbagi kewenangan wilayah hukum membuka peluang memperkuat kemitraan di antara badan dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, lembaga pemerintahan lain yang memiliki kewenangan untuk menyetujui rencana pengelolaan KKP atau menyiapkan pendanaan untuk rencana pengelolaan. Sekali lagi, berkoordinasi sejak awal dalam proses perencanaan pengelolaan dan dapatkan “ketertarikan” dari lembaga lain akan membawa pada keberhasilan pelaksanaan rencana pengelolaan.

(11) Masalah yang baru atau muncul:  Salah satu hal yang paling sering diabaikan untuk dipertimbangkan dalam rencana pengelolaan KKP adalah isu-isu yang baru dan muncul. Hal ini mudah terabaikan karena sering dianggap tidak terlalu penting. Isu-isu yang baru dan muncul dapat terkait dengan gangguan terhadap teknologi (seperti tiupan angin dan gelombang), gangguan alami terhadap kesehatan terumbu karang (seperti perubahan suhu permukaan air laut) , atau bahkan bencana alam(seperti tsunami, badai atau banjir). Isu-isu yang baru dan muncul dapat terkait dengan faktor-faktor yang mungkin tidak terbayangkan ketika para perencanan menyusun sebuah rencana pengelolaan. Perencanaan pengelolaan yang terbaik meliputi sebuah sistem yang terpadu di mana staf KKP secara teratur memantau dan mengevaluasi peristiwa dan kegiatan terkini dalam mengantisipasi berbagai informasi baru, peluang dan tantangan yang akan muncul. Cara lain untuk merencanakan isu-isu yang baru dan muncul adalah membangun fleksibilitas dalam rencana pengelolaan Anda, sehingga prioritas pengelolaan sumber daya dapat dialihkan, bila diperlukan.

SUMBER:

PUSLATKP, 2014. MODUL A.033101.006.01 Membuat Konsep Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Yang Efektif pada Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan,  Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Didownload dari http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/modul-pelatihan.

Gambar 1.1.

Estuaria di Muara Sungai Swinhoe (Foto: Wikipedia Commons)

Estuaria adalah perairan muara sungai semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut, sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar.  Estuaria dapat terjadi pada lembah-lembah sungai yang tergenang air laut, baik karena permukaan laut yang naik (misalnya pada zaman es mencair) atau pun karena turunnya sebagian daratan oleh sebab-sebab tektonis.  Estuaria juga dapat terbentuk pada muara-muara sungai yang sebagian terlindungi oleh beting pasir atau lumpur.

Kombinasi dampak air laut & air tawar akan membuat suatu komunitas yg spesial , menggunakan lingkungan yang bervariasi, antara lain:

(1) Tempat bertemunya arus air tawar menggunakan arus pasang-surut, yg berlawanan menyebabkan suatu efek yg kuat pada sedimentasi, pencampuran air, & ciri-ciri ekamatra lainnya, serta membawa impak akbar pada biotanya;

(dua) Pencampuran kedua macam air tadi membuat suatu sifat fisika lingkungan khusus yg nir sama dengan sifat air sungai maupun sifat air bahari;

(tiga) Perubahan yg terjadi dampak adanya pasang-surut mengharuskan komunitas mengadakan penyesuaian secara fisiologis dengan lingkungan sekelilingnya; dan

(4) Tingkat kadar garam pada wilayah estuaria tergantung pada pasang-surut air bahari, banyaknya aliran air tawar & arus-arus lainnya, serta topografi wilayah estuaria tadi.

SIFAT-SIFAT EKOLOGIS

Sebagai tempat pertemuan air laut dan air tawar, salinitas di estuaria sangat bervariasi.  Baik menurut lokasinya di estuaria, ataupun menurut waktu.

Secara umum salinitas yang tertinggi berada pada bagian luar, yakni pada batas wilayah estuaria dengan laut, sementara yang terendah berada pada tempat-tempat di mana air tawar masuk ke estuaria.  Pada garis vertikal, umumnya salinitas di lapisan atas kolom air lebih rendah daripada salinitas air di lapisan bawahnya.  Ini disebabkan karena air tawar cenderung ‘terapung’ di atas air laut yang lebih berat oleh kandungan garam.  Kondisi ini disebut ‘estuaria positif’ atau ‘estuaria baji garam’ (salt wedge estuary) (Nybakken, 1988).

Gambar  1.2.

Akan tetapi ada pula estuaria yang memiliki kondisi brkebalikan, dan karenanya dinamai ‘estuaria negatif’.  Misalnya pada estuaria-estuaria yang aliran air tawarnya sangat rendah, seperti di daerah gurun pada musim kemarau.  Laju penguapan air di permukaan, yang lebih tinggi daripada laju masuknya air tawar ke estuaria, menjadikan air permukaan dekat mulut sungai lebih tinggi kadar garamnya.  Air yang hipersalin itu kemudian tenggelam dan mengalir ke arah laut di bawah permukaan.  Dengan demikian gradien salinitas airnya berbentuk kebalikan daripada ‘estuaria positif’.

Dalam pada itu, dinamika pasang surut air laut sangat mempengaruhi perubahan-perubahan salinitas dan pola persebarannya di estuaria.  Pola ini juga ditentukan oleh geomorfologi dasar estuaria.

Sementara perubahan-perubahan salinitas di kolom air dapat berlangsung cepat dan dinamis, salinitas substrat di dasar estuaria berubah dengan sangat lambat.  Substrat estuaria umumnya berupa lumpur atau pasir berlumpur, yang berasal dari sedimen yang terbawa aliran air, baik dari darat maupun dari laut.  Sebabnya adalah karena pertukaran partikel garam dan air yang terjebak di antara partikel-partikel sedimen, dengan yang berada pada kolom air di atasnya berlangsung dengan lamban.

BIOTA ESTUARIA

Sebagai daerah peralihan atau percampuran, estuaria memiliki tiga komponen biota, yakni fauna yg dari berdasarkan lautan, hewan perairan tawar, dan fauna khas estuaria atau air payau.

Fauna lautan yang tidak mampu mentolerir perubahan-perubahan salinitas yang ekstrem biasanya hanya dijumpai terbatas di sekitar perbatasan dengan laut terbuka, di mana salinitas airnya masih berkisar di atas 30‰.  Sebagian fauna lautan yang toleran (eurihalin) mampu masuk lebih jauh ke dalam estuaria, di mana salinitas mungkin turun hingga 15‰ atau kurang.

Sebaliknya hewan perairan tawar umumnya tidak mampu mentolerir salinitas pada atas lima?, sebagai akibatnya penyebarannya terbatas berada di bagian hulu dari estuaria.

Fauna khas estuaria adalah hewan-hewan yang dapat mentolerir kadar garam antara 5-30‰, namun tidak ditemukan pada wilayah-wilayah yang sepenuhnya berair tawar atau berair laut.  Di antaranya terdapat beberapa jenis tiram dan kerang (Ostrea, Scrobicularia), siput kecil Hydrobia, udang Palaemonetes, dan cacing polikaeta Nereis.

Di samping itu terdapat pula fauna-fauna yang tergolong peralihan, yang berada di estuaria untuk sementara waktu saja.  Beberapa jenis udang Penaeus, misalnya, menghabiskan masa juvenilnya di sekitar estuaria, untuk kemudian pergi ke laut ketika dewasa.  Jenis-jenis sidat (Anguilla) dan ikan salem (Salmo, Onchorhynchus) tinggal sementara waktu di estuaria dalam perjalanannya dari hulu sungai ke laut, atau sebaliknya, untuk memijah.  Dan banyak jenis hewan lain, dari golongan ikan, reptil, burung dan lain-lain, yang datang ke estuaria untuk mencari makanan (Nybakken, 1988).

Akan tetapi sesungguhnya, dari segi jumlah spesies, fauna khas estuaria adalah sangat sedikit apabila dibandingkan dengan keragaman fauna pada ekosistem-ekosistem lain yang berdekatan.  Umpamanya dengan fauna khas sungai, hutan bakau atau padang lamun, yang mungkin berdampingan letaknya dengan estuaria.  Para ahli menduga bahwa fluktuasi kondisi lingkungan, terutama salinitas, dan sedikitnya keragaman topografi yang hanya menyediakan sedikit relung (niche), yang bertanggung jawab terhadap terbatasnya fauna khas setempat.

PERANAN EKOSISTEM ESTUARIA

Produktifitas estuaria, pada kenyataannya bertumpu atas bahan-bahan organik yang terbawa masuk estuaria melalui aliran sungai atau arus pasang surut air laut.  Produktifitas primernya sendiri, karena sifat-sifat dinamika estuaria sebagaimana telah diterangkan di atas dan karena kekeruhan airnya yang berlumpur, hanya dihasilkan secara terbatas oleh sedikit jenis alga, rumput laut, diatom bentik dan fitoplankton.

Meski demikian, bahan-bahan organik dalam rupa detritus yang terendapkan di estuaria membentuk substrat yang penting bagi tumbuhnya alga dan bakteri, yang kemudian menjadi sumber makanan bagi tingkat-tingkat trofik di atasnya.  Banyaknya bahan-bahan organik ini dibandingkan oleh Odum dan de la Cruz (1967, dalam Nybakken 1988) yang mendapatkan bahwa air drainase estuaria mengandung sampai 110 mg berat kering bahan organik per liter, sementara perairan laut terbuka hanya mengandung bahan yang sama 1-3 mg per liter.

Oleh sebab itu, organisme terbanyak di estuaria adalah para pemakan detritus, yang sesungguhnya bukan menguraikan bahan organik menjadi unsur hara, melainkan kebanyakan mencerna bakteri dan jasad renik lain yang tercampur bersama detritus itu.  Pada gilirannya, para pemakan detritus berupa cacing, siput dan aneka kerang akan dimakan oleh udang dan ikan, yang selanjutnya akan menjadi mangsa tingkat trofik di atasnya seperti ikan-ikan pemangsa dan burung.

Melihat banyaknya jenis hewan yang sifatnya hidup sementara di estuaria, bisa disimpulkan bahwa rantai makanan dan rantai energi di estuaria cenderung bersifat terbuka.  Dengan pangkal pemasukan dari serpih-serpih bahan organik yang terutama berasal dari daratan (sungai, rawa asin, hutan bakau), dan banyak yang berakhir pada ikan-ikan atau burung yang kemudian membawa pergi energi keluar dari sistem.

SUMBER:

http://student.Ut.Ac.Id/

Nybakken, J.W.  (1988).  Biologi Laut: suatu pendekatan ekologis.  Alih bahasa H. Muh. Eidman dkk.  Penerbit Gramedia.  Jakarta.

Wikipedia,  Estuary. http://en.wikipedia.org/wiki/estuary.htm   Diakses tanggal 12/06/2007.

Selama beberapa tahapan perencanaan yg terakhir, Anda telah menyebarkan tujuan, mengidentifikasi taktik buat mencapai tujuan tadi, & mengevaluasi taktik buat memilih seberapa baik mereka menangani akar kasus atau penyebab efek. Langkah selanjutnya merupakan memilih taktik prioritas menurut penerapan praktisnya pada tingkat lokasi.

Salah satu masalah terbesar dalam pengembangan rencana pengelolaan KKP adalah ketidakmampuan banyak lokasi buat melaksanakan rencana mereka dengan sukses. Kini saatnya buat mengevaluasi apakah unsur-unsur pada rencana Anda realistis, dan taktik pengelolaan mana yang wajib diberikan prioritas tertinggi berdasarkan kemungkinan keberhasilan rencana secara keseluruhan. Masalah yang dijumpai dalam pelaksanaan planning bisa asal menurut lemahnya pengembangan rencana tadi ? Dari isi & gaya, buat membangun suatu asa yg nir masuk akal mengenai apa yg sebenarnya bisa dicapai. Seperti yg telah kita ketahui, kebanyakan KKP nir mempunyai sumber daya insan dan keuangan yg relatif buat melaksanakan semua kegiatan pengelolaan yang diusulkan & diinginkan buat dikembangkan selama proses perencanaan.

Dengan memberikan peringkat bagi strategi pengelolaan yang diusulkan, Anda bisa mulai menangani baik kapasitas realistis bagi kawasan Anda pada melaksanakan rencana, demikian juga dengan beberapa kesulitan lain dalam menyukseskan pelaksanaan.

Dua hal yg perlu dipertimbangkan ketika Anda membuat prioritas strategi pengelolaan merupakan: 1) apakah Anda ingin membuat peringkat atau nilai dalam taktik pengelolaan yg Anda usulkan, & 2) apa yang akan Anda pakai buat menciptakan prioritas kriteria. Salah satu pendekatan yang terpenting adalah konsistensi selama proses pembuatan prioritas, baik pada pembuatan peringkat atau evaluasi juga dalam pemilihan kriteria.

Beberapa Tantangan pada Pelaksanaan Rencana Pengelolaan

(1)   Anggaran tidak mencukupi

(2)   Kapasitas kawasan tidak mencukupi

(3)   Kapasitas staf tidak mencukupi

(4)   Rencana pengelolaan dan rencana aksi yang tidak realistis

(5)   Kegagalan untuk menetapkan tanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi

(6)   Ketidakstabilan keuangan, manajerial dan/atau politik.

(7)   Kegagalan untuk menetapkan prioritas yang jelas dan realistis.

.

2.  Cara membuat peringkatprioritas strategi pengelolaan

Dalam membuat urutan prioritas, kita akan melakukan proses pemeringkatan, yaitu membandingkan satu strategi dengan strategi pengelolaan yang diusulkan lainnya.  Proses ini berbeda dengan proses penilaian strategi.  Proses penilaian mengevaluasi mengevaluasi setiap strategi pengelolaan yang diusulkan secara independen, tidak ada pembandingan di antara satu strategi dengan strategi lainnya. Alasan kita memilih menggunakan pemeringkatan karena beberapa pengambil keputusan lebih suka membandingkan nilai-nilai strategi yang diusulkan. Sementara yang lainnya lebih suka melihat nilai setiap strategi yang diusulkan tanpa melakukan perbandingan. Kedua cara tersebut sebenarnya bisa dilakukan. Pada akhirnya pun, tidak peduli pendekatan mana yang digunakan, tim perencana perlu membuat konsensus tentang strategi pengelolaan menempati urutan prioritas teratas.

Akhirnya kita menemukan bahwa kriteria yang digunakan untuk membuat prioritas strategi pengelolaan merupakan kriteria yang cukup standar dan dapat digunakan baik untuk pemeringkatan maupun penilaian strategi pengelolaan. Kini terserah pada tim perencana untuk menetapkan dan menyetujui kriteria mana yang akan digunakan. Kriteria-kriteria tersebut hendaknya penting dilakukan sebelum proses pembuatan peringkat atau prioritas dilakukan.

Berikut merupakan beberapa contoh kriteria buat menciptakan urutan prioritas atau peringkat taktik yg diusulkan:

(1)   KAPASITAS:  kemampuan KKP untuk melaksanakan strategi sekarang, yaitu dengan menilai faktor sumber daya manusia, keahlian yang dimiliki KKP, para mitra, peralatan, dan peluang yang memadai untuk melakukan pengelolaan.

(2)   KONDISI PENDUKUNG (enabling environment atau condition): kondisi yang memberikan peluang terlaksananya pengelolaan dengan mudah, yaitu dengan menilai apakah KKP memiliki wewenang untuk melaksanakan strategi ini dan ada kekuatan politik yang mendukung KKP untuk melaksanakan strategi ini.

(3)   DANA: potensi keuangan untuk membiayai penerapan strategi berdasarkan ketersediaan dana yang segera dapat digunakan, kemampuan untuk menggalang dana, serta kemitraan untuk memberikan dukungan pembiayaan.

(4)   DUKUNGAN dari masyarakat yang ada sekarang terhadap strategi berdasarkan keseimbangan antara dukungan dan konflik di antara masyarakat yang mungkin timbul akibat dari penerapan strategi ini.

(5)   ANCAMAN yang dinilai dari jumlah jenis ancaman yang dapat diatasi oleh sebuah strategi.

(6)   SUMBER DAYA SASARAN yang dinilai dari jumlah total sumber daya sasaran yang akan mendapat manfaat dari strategi pengelolaan ini.

(7)   URGENSI yang dinilai dari seberapa mendesaknya strategi ini harus segera diterapkan untuk menangani ancaman yang dialami sumber daya sasaran Anda.

Setelah urutan prioritas untuk setiap strategi selesai dibuat, sebaiknya semua strategi yang diusulkan dipertahankan atau dicatat walaupun beberapa strategi mendapat peringkat di urutan bawah karena nilai-nilainya rendah sekali.  Hal ini untuk mengantisipasi jika di kemudian hari kita memiliki peluang untuk menerapkannya.  Catatan ini tidak hanya penting untuk pengelola KKP, tetapi juga bagi konstituen atau para pendukung KKP.

Berikut ini adalah beberapa contoh metode pengambilan keputusan:

(1)   Membangun kesepakatan untuk mengerjakan hal-hal yang akan dikerjakan bersama: Sering diterapkan di antara kelompok yang memiliki tujuan akhir, latar belakang atau minat yang sama.  Setiap kelompok siap bersepakat untuk menerima hal-hal yang akan dijalankan, sementara hal-hal lain yang tidak disepakati akan disisihkan untuk dibahas kemudian. Keuntungan: Mudah untuk bergerak maju dan tetap fokus pada kepentingan umum.

(2)   Pengambilan suara terbanyak (voting): Dapat digunakan dalam kelompok yang memiliki tujuan akhir dan latar belakang yang sama dengan kelompok yang memiliki berbagai kepentingan. Suara yang terbanyak akan menentukan keputusan apa yang akan diterima untuk terus dijalankan dan mana yang tidak. Keuntungan: Mudah bergerak maju dengan cepat. Kerugian: Kecil kesempatannya untuk memahami sudut pandang yang lain.

(3) Konsensus: Setiap orang dalam kelompok harus datang dengan tingkat penerimaan yang telah ditentukan sebelumnya terhadap keputusan yang akan diambil.  Keuntungan: Setiap orang dalam kelompok memahami sudut pandang yang lain.  Kerugian: Memerlukan keterampilan fasilitasi yang baik, kesabaran dan waktu.

SUMBER:

PUSLATKP, 2014. MODUL A.033101.006.01 Membuat Konsep Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Yang Efektif pada Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan,  Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Didownload dari http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/modul-pelatihan.

Terumbu karang merupakan ekosistem yang kaya jenis namun rentan oleh kerusakan, terutama yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.  Banyak aktivitas manusia, yang secara langsung maupun tidak langsung, yang bisa mengancam kelestarian terumbu karang.

Gambar 1. Ekosistem Terumbu Karang

Sumber: http://moluccanpeoplenews.Com/ekosistem-terumbu-karang-pada-tual-masih-baik/

Kegiatan penangkapan ikan, terutama di dekat pesisir, yang dilakukan secara tidak hati-hati dapat mengancam kehidupan terumbu karang.  Banyak penangkapan yang telah dilakukan secara berlebihan, sehingga populasi ikan-ikan karang terancam.  Penggunaan jaring dasar seperti pukat harimau, misalnya, dapat pula merusak dan membongkar terumbu.  Apalagi penggunaan bahan-bahan yang merusak seperti bahan peledak dan racun potasium untuk memanen ikan-ikan karang.

Kegiatan-kegiatan pembangunan pesisir seperti penambangan pasir laut, pengerukan dan reklamasi pantai, serta pembangunan fasilitas-fasilitas transportasi dan wisata laut sangat mempengaruhi kehidupan terumbu yang berdekatan.  Selain sedimentasi dan pencemaran laut yang diakibatkannya, kegiatan-kegiatan pembangunan ini bisa mengubah pola-pola arus laut lokal dan mengancam kelestarian terumbu karang.

Ancaman besar datang dari meningkatnya aktifitas manusia di daratan.  Aktifitas ini, terutama terkait dengan kegiatan pembangunan wilayah, telah meningkatkan sedimentasi dan bahan organik dalam air sungai, yang pada gilirannya terbawa ke laut.  Meningkatnya endapan ini telah membunuh karang di banyak tempat dan sebaliknya, ketersediaan nutrisi mendorong pertumbuhan alga sehingga mendominasi terumbu.

Gambar dua. Ekosistem Terumbu Karang

Sumber: http://www.Imagegambar.Com/2013/12/beautiful-picture-34-terumbu-karang.Html

Di samping itu pencemaran laut pun turut meningkat.  Aneka bahan pencemar yang berasal dari industri dan limbah domestik perkotaan mengalir ke laut bersama aliran sungai yang melewati kota-kota itu.  Bahan pencemar lain datang dari lalu lintas transportasi laut, serta tumpahan minyak atau limbah pengeboran minyak lepas pantai.  Semua ini memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan terumbu karang.

Secara totalitas, Burke dkk. (2002) memperkirakan sekitar 88% terumbu karang di Asia Tenggara terancam oleh aktifitas manusia.  Dan kurang lebih 50% terumbu yang terancam itu berada pada tingkat keterancaman yang tinggi atau sangat tinggi.

SUMBER:

http://student.Ut.Ac.Id/

http://www.Ut.Ac.Id/html/suplemen/mmpi5104/f_ancaman_tk.Htm

http://moluccanpeoplenews.Com/ekosistem-terumbu-karang-pada-tual-masih-baik/

http://www.Imagegambar.Com/2013/12/beautiful-picture-34-terumbu-karang.Html

Burke, L., E. Selig and M. Spalding.  2002.  Reefs at Risk in Southeast Asia.  World Resources Institute.

Nybakken, J.W.  1988.  Biologi Laut: suatu pendekatan ekologis.  Alih bahasa H. Muh. Eidman dkk.  Penerbit Gramedia.  Jakarta

Sebagai wilayah peralihan atau percampuran, estuaria mempunyai 3 komponen biota, yakni fauna yang asal dari samudera , hewan perairan tawar, dan fauna khas estuaria atau air payau.

Gambar 1. Sidat EropaAnguilla anguilla Melintasi Estuaria

pada Perjalanannya ke Laut

(Foto: Wikipedia Commons)

Fauna lautan yg tidak bisa mentolerir perubahan-perubahan salinitas yg ekstrem umumnya hanya dijumpai terbatas di sekitar perbatasan menggunakan laut terbuka, pada mana salinitas airnya masih berkisar pada atas 30 ppm. Sebagian fauna lautan yang toleran (eurihalin) mampu masuk lebih jauh ke dalam estuaria, di mana salinitas mungkin turun hingga 15 ppm atau kurang.

Sebaliknya hewan perairan tawar umumnya tidak bisa mentolerir salinitas pada atas 5 ppm, sebagai akibatnya penyebarannya terbatas berada di bagian hulu dari estuaria.

Fauna khas estuaria adalah hewan-hewan yang dapat mentolerir kadar garam antara 5-30 pppm, namun tidak ditemukan pada wilayah-wilayah yang sepenuhnya berair tawar atau berair laut. Di antaranya terdapat beberapa jenis tiram dan kerang (Ostrea,Scrobicularia), siput kecil Hydrobia, udang Palaemonetes, dan cacing polikaeta Nereis.

Di samping itu terdapat pula fauna-fauna yang tergolong peralihan, yang berada di estuaria untuk sementara waktu saja. Beberapa jenis udang Penaeus, misalnya, menghabiskan masa juvenilnya di sekitar estuaria, untuk kemudian pergi ke laut ketika dewasa. Jenis-jenis sidat (Anguilla) dan ikan salem (Salmo, Onchorhynchus) tinggal sementara waktu di estuaria dalam perjalanannya dari hulu sungai ke laut, atau sebaliknya, untuk memijah. Dan banyak jenis hewan lain, dari golongan ikan, reptil, burung dan lain-lain, yang datang ke estuaria untuk mencari makanan (Nybakken, 1988)

Akan namun sesungguhnya, berdasarkan segi jumlah spesies, hewan khas estuaria adalah sangat sedikit bila dibandingkan dengan keragaman hewan dalam ekosistem-ekosistem lain yg berdekatan.

Umpamanya menggunakan hewan khas sungai, hutan bakau atau padang lamun, yg mungkin berdampingan letaknya dengan estuaria. Para ahli menganggap bahwa fluktuasi kondisi lingkungan, terutama salinitas, & sedikitnya keragaman topografi yg hanya menyediakan sedikit relung (niche), yang bertanggung jawab terhadap terbatasnya hewan spesial setempat.

Gambar 2. Biota pada ekosistem estuaria

http://nabilaarifannisa.Blogspot.Com/2012/06/800x600-normal-0-false-false-false-in-x.Html

SUMBER:

http://student.Ut.Ac.Id/

http://www.Ut.Ac.Id/html/suplemen/mmpi5104/f_biota_estuaria.Htm

http://nabilaarifannisa.Blogspot.Com/2012/06/800x600-normal-0-false-false-false-in-x.Html

Estuaria adalah perairan muara sungai semi tertutup yg bekerjasama bebas menggunakan laut, sehingga air laut dengan salinitas tinggi bisa bercampur menggunakan air tawar. Estuaria bisa terjadi pada lembah-lembah sungai yang tergenang air laut, baik karena permukaan laut yg naik (misalnya pada zaman es mencair) atau pun karena turunnya sebagian daratan oleh sebab-karena tektonis. Estuaria pula dapat terbentuk dalam muara-muara sungai yg sebagian terlindungi oleh beting pasir atau lumpur.

Gambar 1. Estuaria

Sumber: http://nabilaarifannisa.Blogspot.Com/2012/06/800x600-normal-0-false-false-false-in-x.Html

Kombinasi efek air bahari & air tawar akan membuat suatu komunitas yg spesial , menggunakan lingkungan yg bervariasi, antara lain:

1.    Tempat bertemunya arus air tawar dengan arus pasang-surut, yang berlawanan menyebabkan suatu pengaruh yang kuat pada sedimentasi, pencampuran air, dan ciri-ciri fisika lainnya, serta membawa pengaruh besar pada biotanya;

2.    Pencampuran kedua macam air tersebut menghasilkan suatu sifat fisika lingkungan khusus yang tidak sama dengan sifat air sungai maupun sifat air laut;

3.    Perubahan yang terjadi akibat adanya pasang-surut mengharuskan komunitas mengadakan penyesuaian secara fisiologis dengan lingkungan sekelilingnya; dan

4.    Tingkat kadar garam di daerah estuaria tergantung pada pasang-surut air laut, banyaknya aliran air tawar dan arus-arus lainnya, serta topografi daerah estuaria tersebut.

Produktifitas estuaria, dalam kenyataannya bertumpu atas bahan-bahan organik yang terbawa masuk estuaria melalui aliran sungai atau arus pasang surut air bahari. Produktifitas primernya sendiri, lantaran sifat-sifat dinamika estuaria sebagaimana telah diterangkan pada atas & lantaran kekeruhan airnya yang berlumpur, hanya didapatkan secara terbatas oleh sedikit jenis alga, rumput bahari, diatom bentik dan fitoplankton.

Gambar 2. Estuaria

Sumber: http://bp3ambon-kkp.Org/identifikasi-kekayaan-sumberdaya-ekosistem-estuari/

Meski demikian, bahan-bahan organik pada rupa detritus yg terendapkan di estuaria menciptakan substrat yang krusial bagi tumbuhnya alga & bakteri, yg kemudian menjadi sumber makanan bagi taraf-tingkat trofik pada atasnya. Banyaknya bahan-bahan organik ini dibandingkan oleh Odum & de la Cruz (1967, dalam Nybakken 1988) yg menerima bahwa air drainase estuaria mengandung hingga 110 mg berat kering bahan organik per liter, ad interim perairan laut terbuka hanya mengandung bahan yang sama 1-3 mg per liter.

Oleh karena itu, organisme terbanyak di estuaria merupakan para pemakan detritus, yg sesungguhnya bukan menguraikan bahan organik sebagai unsur hara, melainkan kebanyakan mencerna bakteri dan jasad renik lain yg tercampur beserta detritus itu. Pada gilirannya, para pemakan detritus berupa cacing, siput dan aneka kerang akan dimakan oleh udang dan ikan, yg selanjutnya akan sebagai mangsa tingkat trofik pada atasnya misalnya ikan-ikan pemangsa & burung.

Melihat banyaknya jenis fauna yg sifatnya hayati ad interim pada estuaria, sanggup disimpulkan bahwa rantai makanan & rantai energi di estuaria cenderung bersifat terbuka. Dengan pangkal pemasukan menurut serpih-serpih bahan organik yg terutama berasal menurut daratan (sungai, rawa asin, hutan bakau), & poly yg berakhir pada ikan-ikan atau burung yang lalu membawa pergi energi keluar dari sistem.

SUMBER:

http://student.Ut.Ac.Id/

http://www.Ut.Ac.Id/html/suplemen/mmpi5104/f_definis.Htm

http://www.Ut.Ac.Id/html/suplemen/mmpi5104/f_peranan_estuaria.Htm

KKP dapatberguna bagi banyak pihak sehingga penting sekali kita mempertimbangkan seberapa besar strategi pengelolaan yang dipilih akan menghipnotis para pemangku kepentingannya. Inilah alasan penting kita perlu mendapat masukan berdasarkan pemangku kepentingan dalam ketika pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana pengelolaan.

Dampak dari strategi pengelolaan kepada para pemangku kepentingan dapat bersifat negatif dan positif.   Kita harus berupaya keras untuk memahami:

(1)   apa dampak potensial yang mungkin terjadi dan apakah tergolong dampak negatif atau positif,

(2)   siapa yang akan terkena dampaknya, dan

(3)   tanggapan para pemangku kepentingan terhadap strategi pengelolaan.

Jika kemudian analisisini menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan sepertinya akan berdampak buruk atau negatif kepada pemangku kepentingan, tinjau kembali strategi yang diusulkan.  Apakah strategi yang diusulkan tersebut masih dapat diubah tanpa mengurangi maksud untuk membangun pengelolaanyang efektif.  Sebagai contoh, daripada melarang kegiatan penangkapan ikan di seluruh area di dalam KKP, lebih baik kita memfokuskan diri untuk menutup sebagian darinya, yaitu hanya pada bagian kawasan yang memiliki populasi ikan yang layak dan/atau habitat yang sehat.

Bilastrategi pengelolaan diperkirakan akan berdampak positif, kita perlu mengidentifikasi manfaatnya bagi para pemangku kepentingan secara lebihjelas.  Selanjutnya, kita perlu membentuk program komunikasi yang menjelaskan manfaat dari strategi terpilih bagi para pemangku kepentingan.  Selain itu juga kita perlu melakukan monitoring secara teratur, menilai dan mengkomunikasikan manfaat tersebut kepada mereka, sehingga mereka akan menghargai dan memahami pentingnya strategi yang diterapkan dalam rangka pengelolaan KKP.

2. Cara menyusun model konseptual keefektivan pengelolaan

3.  Tantangan dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan

Tahap implementasi merupakan salah satu langkah yang paling menantang dalam perencanaan pengelolaan.  Penundaan implementasi dapat terjadi dalam proses persetujuan rencana.  Dana yang  tersedia tidak cukup untuk membiayai pelaksanaan, kurang dapat diandalkan dan tidak dapat membiayai seluruh strategi yang diusulkan.   Masalah hukum dapat timbul karena ada perselisihan.  Demikian juga dengan kapasitas sumber daya manusia, dapat menjadi lemah karena kekurangan jumlah dan rendahnya kapasitas staf yang ada.  Semua ini dapat menyebabkan rencana pengelolaan terpaksa mengalami penundaan, atau kalaupun dilaksanakan maka hanya mampu sebagian saja.

Satu langkah untuk mulai memastikan keberhasilan pelaksanaan suatu rencana pengelolaan adalah dengan proses perencanaan itu sendiri.  Masalah yang sering dijumpai antara lain (dimodifikasi dari Lee dan Middleton 2003) di antaranya adalah:

(1)   Kurangnya perhatian yang terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang anggaran.

(2)   Berbagai asumsi yang tidak realistis mengenai kapasitas petugas KKP.

(3)   Tujuan pengelolaan dirumuskan dan dinyatakan secara buruk.

(4)   Beberapa hal penting (seperti ruang lingkup masalah yang akan ditangani) harus ditangguhkan menunggu hasil penelitian lanjutan (walapun hal ini mungkin akan sulit untuk dihindari).

(5)   Kegagalan untuk mendelegasikan tanggungjawab kepada pihak-pihak tertentu dalam rangka  pelaksanaan rencana.

(6)   Komitmen yang tidak jelas dan tidak spesifik serta tidak memberikan landasan untuk mewujudkan kegiatan pelaksanaan rencana di lapangan.

(7)   Perhatian yang berlebihan pada aspek-aspek tertentu, seperti pengembangan pariwisata atau rekreasi, yang dapat mengalihkan perhatian dari sumberdaya lainnya yang ada di dalam kawasan konservasi.

(8)   Ketidakstabilan keuangan, tata kelola atau politik.

(9)   Kegagalan untuk menetapkan prioritas yang jelas, banyak perencanaan yang berisi berbagai pilihan atau rekomendasi yang bersifat sementara, bukan keputusan yang pasti tentang apa yang harus dilakukan oleh KKP, sehingga mengurangi supremasi dari rencana pengelolaan, dan

(10)     Rencana pengelolaan yang tidak praktis, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan.

4. Cara mengidentifikasi permasalahan dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan

Dari masalah-masalah yang pada umumnya dihadapi dalam tahapan persiapan implementasi, pada Bagian 1.1 kita perlu mengidentifikasi  berbagai masalah yang mungkin timbul dengan membuat pertanyaan-pertanyaan .

Persetujuan rencana adalah suatu proses yang merupakan langkah prosedural dalam mengajukan rencana akhir untuk mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang. Prosedur persetujuan rencana ini akan beragam dari satu negara ke negara, namun banyak dari contoh-contoh tersebut menunjukkan adanya pengukuhan atau adopsi secara formal atau mendapat persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada rencana pengelolaan agar dipatuhi.  Seringkali prosedur tersebut telah tercantum dalam perundangan dan didokumentasikan secara jelas.

Sebagai model pada Australia, suatu planning pengelolaan taman nasional federal perlu diajukan kepada Kementerian Lingkungan dan Pusaka Nasional untuk dimintakan persetujuannya. Rencana ini jua diajukan ke majelis parlemen yg memerlukan saat 15 hari kerja, dan selama itu para anggota dapat mengajukan keberatan atau meminta penjelasan yang terkait dengan planning tersebut.

5. Cara mengembangkan rencana implementasi

Dalam rencana pengelolaan ditetapkan beberapa taktik yang wajib diimplementasikan. Strateginya wajib realistis & diperlukan buat pengelolaan suatu tempat konservasi. Strategi jua bukan merupakan daftar keinginan atau berisi hal-hal yg tidak terkait dengan tujuan pengelolaan. Proses ini akan memberikan kewenangan aturan yg jelas kepada rencana pengelolaan & menyediakan dasar yg kuat buat melaksanakan tindakan penegakan & kepatuhan terhadap rencana tadi.

Ada dua pilihan pendekatan yang umumnya dipakai, yaitu:

(1)   Rencana yang tidak mencakup informasi rinci tentang sumber daya dan dana setiap tahun.

(2)   Rencana yang mencakup kedua informasi tersebut.

Alasan buat mengadopsi pendekatan pertama merupakan lantaran ruang lingkup & kerumitan tugas-tugasnya, sebagai akibatnya sulit buat memperkirakan biayanya buat aktivitas yang lebih menurut setahun atau dua tahun ke depan. Selain itu, selama jangka ketika rencana pengelolaan lima-10 tahun, mungkin akan dibutuhkan penyesuaian yg besar , yg disebabkan lantaran adanya perubahan pada KKP itu sendiri, dalam area di sekelilingnya atau perubahan situasi staf/keuangan dari organisasi pengelola, atau menjadi hasil menurut keberhasilan atau kegagalan yg signifikan. Karena itu, banyak KKP yg menggunakan rencana pengelolaan buat mengidentifikasi aneka macam tindakan yang dibutuhkan, & buat menerima kabar yg rinci dan akurat dalam menciptakan planning operasional (seperti rencana kerja).

Bahkan apabila pendekatan di atas diadopsi pun, planning pengelolaan bisa berfungsi sebagai dokumen anggaran yang krusial, karena pemerintah & badan penyandang dana tidak senang mendanai kegiatan yang nir terdapat pada rencana pengelolaan. Selain itu, planning pengelolaan yg sinkron untuk seluruh KKP yg berada pada bawah tanggung jawab suatu lembaga akan menaruh fondasi yg kuat untuk rencana bisnisnya, dengan tanda yang jelas seperti mengapa dibutuhkan pendanaan, prioritas pengelolaan dan bagaimana asal daya tadi akan dialokasikan.

Sebuah KKP dapat menggunakan rencana pengelolaan sebagai titik awal dalam menyiapkan rencana kerja tahunan.  Rencana kerja tahunan ini memberikan peluang kepada pengelola untuk melakukan penyesuaian kegiatan tahunan  agar rencana tersebut tetap relevan dengan permasalahan terakhir.

Pendekatan kedua biasanya diadopsi ketika otoritas (misalnya Pemerintah) menuntut pengelola KKP menyiapkan rincian informasi keuangan dan operasional sebagai bagian dari rencana pengelolaan. Ketika pendekatan kedua yang diadopsi, semua informasi tersebut harus dimasukkan dalam rencana kerja yang juga mencakup seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dan perkiraan biaya yang diperlukan selama seluruh periode rencana pengelolaan tersebut.Rencana ini dapat dibuat ringkasannya dalam bentuk tabel.  Di dalamnya tercakup informasi tentang jadwal, sumber daya manusia, dan dana yang diperlukan; kegiatan prioritas; dan kriteria keberhasilan (atau kegagalan) yang digunakan untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan.  Tergantung bagaimana rencana keuangan atau sumber daya ini akan dilaksanakan dalam organisasi, akan sangat berguna jika rencana kerja tersebut membedakan kegiatan menjadi dua jenis, yaitu:

(1)   Kegiatan yang berulang dan yang sedang berlangsung (program pemeliharaan);

(2)   Kegiatan yang bersifat proyek-proyek atau kegiatan investasi atau tindakan yang akan dilakukan satu kali saja.

Rencana operasional tahunan untuk kawasan konservasi seharusnya juga disiapkan untuk terus bergulir atau berlanjut, bukan hanya untuk periode setahun saja. Rencana tersebut harus dikaitkan dengan anggaran tahunan serta menyajikan proyeksi yang akurat tentang kegaitan-kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun yang berasal dari rencana pengelolaan.  Seperti juga dengan rencana kerja, rincian rencana operasional ini dapat membantu membedakan antara kegiatan yang berulang atau yang sedang berlangsung, juga proyek pembangunan atau investasi.Rencana operasional biasanya bukan merupakan bagian dari rencana pengelolaan tetapi berfungsi sebagai alat pengelolaan untuk mengatur bagaimana rencana pengelolaan itu akan dilaksanakan.

6.   Beberapa variasi dalam menyajikan rencana implementasi

Ada beberapa cara bagaimana fakta yg berkaitan menggunakan tahapan implementasi akan dikelompokkan pada Rencana Pengelolaan atau dokumen pendukung lainnya:

Pengelompokkan dari zona di pada kawasan

Bila zona-zona pengelolaan telah diidentifikasi maka kegiatan, waktu dan porto untuk kawasan konservasi bisa dikelompokkan sebagai berikut:

(1)   Strategi yang diperlukan atau akan dilaksanakan di setiap zona;

(2)   Strategi yang luas penerapannya (tidak terbatas hanya pada satu zona) karena mempengaruhi lebih dari satu zona; dan

(3)   Strategi yang penerapannya tidak terbatas di dalam kawasan konservasi, tetapi meluas hingga di beberapa tempat di kawasan konservasi.

Pengelompokkan menurut tujuan

Pada beberapa masalah, aktivitas ? Beserta-sama dengan jadwal & porto yang terkait ? Dapat dikelompokkan pada grup-gerombolan strategi pengelolaanuntuk setiap tujuan.

Pembagian ke dalam proyek-proyek

Dalam kasus lainnya, strategi pengelolaan dalam rencana implementasi dirinci menjadi beberapa kelompok yang disebut “proyek”.  Hal ini akan memudahkan pelaksanaan karena setiap proyek memberikan gambaran yang jelas, alokasi biaya tersendiri dan terjadwal.  Dokumentasi yang terkait dengan proyek dapat digunakan untuk memandu staf, atau kontraktor, bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaannya.  Dalam pendekatan ini, setiap proyek diberikan prioritas. Urutan prioritas diberikan untuk memandu alokasi sumber daya tahunan.

Salah satu cara buat mengatur prioritas tersebut merupakan sebagai berikut:

(1) Prioritas 1:proyek-proyek yang harus diselesaikan dalam tahun waktu yang telah ditetapkan. Dapat mencakup proyek-proyek yang penting untuk menjaga ciri khas suatu lokasi,yang tekait dengan implikasi hukum atas kepemilikan lokasi, dan yang memiliki implikasi penting terhadap kesehatan dan keselamatan publik.

(2) Prioritas 2: proyek-proyek yang penting dalam pengelolaan rutin kawasan konservasi.  Proyek ini harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu, tetapi dengan unsur yang lebih fleksibel.

(3) Prioritas 3: proyek-proyek yang, walaupun diinginkan, hanya bisa dilaksanakan bila waktu dan sumber daya lainnya tersedia setelah penyelesaian proyek-proyek prioritas 1 dan prioritas 2.

SUMBER:

PUSLATKP, 2014. MODUL A.033101.006.01 Membuat Konsep Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Yang Efektif pada Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan,  Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Didownload dari http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/modul-pelatihan.