Tingginya keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) adalah kunci keberhasilan dalam pembuatan dan pelaksanaan rencana pengelolaan KKP. Keterlibatan pemangku kepentingan adalah suatu proses berkelanjutan mereka dalam mengkaji, merencanakan dan melaksanakan rencana pengelolaan KKP.  Keterlibatan para pemangku kepentingan pada setiap tahapan proses perencanaan akan memastikan terbangunnya dan dimasukannya pandangan atau perspektif, pengetahuan dan dukungan mereka. Jika mereka tidak sempat dilibatkan dalam setiap tahapan proses perencanaan, setidaknya mereka harus diberi informasitentang proses tersebut, dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan kunci yang mungkin akan berdampak langsung ataupun tidak langsung pada kepentingan mereka masing-masing. Semakin banyak pemangku kepentingan yang percaya dan menjalankan rencana tersebut (karena rasa “memiliki”) maka akan semakin berhasil pelaksanaan rencana Anda dalam jangka panjang.

Pemangku kepentingan merupakan mereka yang mempunyai minat & ?Kepentingan? Bagi keputusan yg dibentuk. Mereka merupakan mitra pada proses perencanaan. Pemangku kepentingan jua termasuk individu juga kelompok yg terlibat, tertarik, atau terpengaruh oleh asal daya laut & pesisir. Tidak hanya penduduk setempat, pemangku kepentingan pada wilayah pesisir jua termasuk:

1)      Nelayan

2)      Pelaku usaha penangkapan ikan komersial

3)      Pelaku usaha budidaya laut

4)      Otoritas pengelola kawasan konservasi perairan

5)      Pemerintah daerah

6)      Industri pariwisata (operator tur, hotel, rumah makan, dll.)

7)      Kelompok konservasi lokal

8)      Kelompok konservasi internasional

9)      Organisasi pengembangan masyarakat

10)  Organisasi masyarakat pribumi

11)  Kelompok perempuan

12)  Ilmuwan

13)  Pendidik

14)  Lembaga swadaya masyarakat

2. Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan

Tahapan pada melibatkan para pemangku kepentingan

Sekalipun pada tahap awal persiapan perencanaan pengelolaan, ada beberapa keputusan utama yang harus dibuat dan akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pengembangan dan implementasi rencana pengelolaan. Identifikasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan adalah batu pertama sebagai fondasi yang akan mendukung seluruh proses perencanaan.  Kesepakatan dalam peran dan tanggung jawab masing-masing pada tahap awal ini sangatlah penting untuk meraih keberhasilan.

Langkah-langkah utama proses tadi adalah menjadi berikut:

1)      Mengidentifikasi para pemangku kepentingan di dalam dan di sekitar KKP.

2)      Mengidentifikasi ketertarikan dan hubungan di antara para pemangku kepentingan dan KKP.

3)      Mendefinisikan peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan implementasi rencana pengelolaan.

4)      Mengidentifikasi peranan dan tanggungjawab lain dari para pemangku kepentingan dalam pengelolaan KKP, termasuk pemetaan, pemantauan dan evaluasi keefektifan pengelolaan.

Proses yg didijabarkan di bawah ini telah melalui berbagai tahapan identifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan & implementasi pengelolaan.

Langkah 1: Mengidentifikasi dan mengenal karakter pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan maupun masyarakat bukanlah sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keseragaman dalam hal pengetahuan, pemikiran, keterampilan dan sikap serta status kehidupannya. Kedua kelompok orang ini juga terdiri dari orang-orang dengan tingkatan ekonomi, kelompok keluarga, dan etnis berbeda, juga terdiri dari dua gender, berbagai kelompok dengan ketertarikan berbeda, dan kelompok pengguna. Bahkan kelompok yang terlihat sama seperti “nelayan” juga terdiri dari berbagai sub-kelompok: penangkap udang, pukat, perahu dayung, kapal penangkap tuna internasional, pekerja pemrosesan dan pengalengan, dan lain sebagainya. Setiap kelompok pemangku kepentingan ini memiliki perspektif berbeda dan akan memberi tanggapan berbeda pula terhadap strategi pengelolaan KKP yang diajukan. Melibatkan para pemangku kepentingan termasuk juga mengakui keberadaaan dan menghargai peran kelompok-kelompok tersebut dan keragaman mereka.

Selain pengetahuan tentang siapa saja para pemangku kepentingan dari sebuah KKP, pengetahuan tentang keterkaitanmereka dengan KKP juga penting.  Sebagai contoh, selain pemangku kepentingan yang mungkin banyak tinggal dan bekerja secara fisik dekat sekali dengan KKPnamun ada juga yang tinggal dan bekerja di tempat yang jauh dari KKP. Di mana pun mereka tinggal, para pemangku kepentingan ini memiliki derajat kekuasaan dan pengaruh yang berbeda-beda berkaitan dengan pengambilan keputusan KKP. Industri berbasis kelautan diperkuat dengan para pelobi berpengaruh, atau kementrian negara yang secara geofrafis tidak terlihat secara fisik di KKP namun memiliki pengaruh besar, sementara bisnis kecil atau masyarakat lokal hanya memiliki sedikit sekali pengaruh–-atau malah sebaliknya. Informasi ini penting untuk mengidentifikasi dan menggolongkan pemangku kepentingan.

Mengidentifikasi dan menggolongkan pemangku kepentingan pada awal akan membentuk liputan yg digunakan tim perencanaketika akan merogoh keputusan tentang siapa saja pemangku kepentingan yang wajib terlibat & bagaimana melibatkan mereka pada proses perencanaan. Akhirnya, banyak keputusan mengenai pelibatan pemangku kepentingan menjadi semakin bersifat politis?Berdasar pada identifikasi pemenang dan musuh, dan dalam banyak masalah, keduanya akan diharapkan buat duduk beserta dan berdiskusi.

Langkah dua: Membangun kepercayaanpemangku kepentingan

Anda telah mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci, namun sebelum melibatkan mereka dalam proses perencanaan pengelolaan sangat penting untuk membangun hubungan. Salah satu cara terbaik melakukannya adalah meluangkan waktu secara informal dengan orang-orang. Ini akan memberi Anda kesempatan untuk bertanya, mendengar, dan mempelajari seluas apa pengetahuan yang dimiliki para pemangku kepentingan mengenai isu dan sumber daya di KKP. Tanyakan bagaimana pandangan mereka mengenai isu tentang KKP dan apa gagasan mereka untuk memecahkan masalah tersebut.

Ada banyak cara untuk memulai keterlibatan pemangku kepentingan.  Para manajer KKP telah menggunakan beberapa cara di bawah ini, sebagai tambahan, untuk membuka dialog dengan pemangku kepentingan, untuk mempelajari lebih jauh tentang pengetahuan dan pandangan para pemangku kepentingan, dan untuk mengumpulkan berbagai informasi untuk proses perencanaan pengelolaan:

1) Wawancara informal atau kelompok alamiah: Percakapan sederhanadengan kelompok orang di lingkungan alami mereka. Teknik ini membuka tinjauan yang luas mengenai isu kunci yang penting bagi masyarakat lokal atau kelompok pemangku kepentingan yang berbeda, dan mungkin juga penting bagi KKP.

2) Kelompok fokus:Diskusi semi-terstruktur (semi-structured) dengan kelompok orang yang memiliki ketertarikan atau karakteristik sama. Pesertanya dipilih berdasarkan metode pengambilan sampel statistik atau nonstatistik (misalnya lintas usia, desa yang berlainan dan kelompok pengguna yang berbeda). Teknik ini sangat berguna untuk mengidentifikasi dan menggambarkan pandangan kelompok, sikap dan kebutuhan berkaitan dengan topik yang telah ditentukan sebelumnya.

3) Wawancara semi-structured: Wawancara menggunakan daftar topik bahasan , bukan menggunakan kuesioner yang rinci.  Responden didorong agar mau membicarakan topik-topik tersebut secara umum tanpa diganggu oleh pewawancara, namun bisa dilewati jika topiknya memang perlu diabaikan. Teknik ini dapat menemukan topik yang tidak diduga sebelumnya.

4) Sesi curah gagasan (brain storming): Diskusi yang difasilitasi agar sekelompok orang bisa mengidentifikasi masalah dan isu di masyarakat atau diantara kelompok pemangku kepentingan. Tujuan sesi curah gagasan ini adalah untuk mendorong para pemangku kepentingan untuk berpikir kreatif mengenai topik tertentu dan membuat opini serta gagasan baru. Fasilitator menulis gagasan-gagasan tersebut ketika muncul satu-satu tanpa membuat diskusi menjadi panjang. Gagasan itu bisa didiskusikan bersama nanti, karena tujuan curah gagasan ini adalah untuk memunculkan gagasan sebanyak-banyaknya.

5) Pengamatan sambil berjalan kaki dan naik kapal: Dilakukan oleh kelompok dan berguna untuk mengidentifikasi isu-isu sosial, lingkungan dan penghidupan. Teknik ini kerap membantu para pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif baru mengenai sumber daya. Perhatikan bahwa kunjungan lapangan dapat berjalan dua arah: anggota masyarakat harus mengunjungi KKP, dan staf KKP juga harus mengunjungimasyarakatpelaku (misalnya, pengrajin pengolahan ikan, kegiatan budidaya kelautan, kapal penangkap ikan, dan kegiatan pariwisata).

6) Pemetaan partisipatif: Membuat sketsa besar wilayah lokal dengan cara berteknologi rendah. Peta ini dibahas dalam kelompok dan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai sumber daya dan isu sosial, serta untuk mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan. Data dapat digabungkan ke dalam peta yang lebih formal melalui rekaman GPS dan teknik GIS.

7) Diagram Venn: Menggunakan bentuk yang saling bertumpang tindih untuk menggambarkan dan meringkas hubungan, konflik dan isu diantara pemangku kepentingan. Kelompok pemangku kepentingan dapat menggambar atau menggunakan bentuk-bentuk yang sudah digunting sebelumnya. Tumpang tindihakhir ditangkap oleh pewawancara. Teknik ini dapat digunakan selama sesi kelompok fokus.

8) Pohon masalah dan solusi:Diagram grafik tentang masalah terkini dan akar masalah serta efeknya. Hal ini membantu mengembangkan kemampuan masyarakat untuk mengkaji isu-isu yang rumit dan mengembangkan pemahaman komprehensif terhadap isu yang saling berhubungan.

9) Analisis gender: Penelitian mengenai hubungan gender dan bagaimana hal tersebut mungkin terpengaruh oleh tindakan pengelolaan seperti penetapanKKP baru atau pengenalan zonasi dan larangan.

Meskipun teknik-teknik tersebut merupakan pembuka yang mengagumkan, ada teknik partisipatif tambahan untuk terus melibatkan pemangku kepentingan, contohnya berpartisipasi pada upaya penegakan hukum, pemantauan, & acara penjangkauan. Pemangku kepentingan pula akan menjadi jurubicara yg sangat baik buat KKP, berfungsi menjadi penghubung atau pendamping buat rakyat pemangku kepentingan yang lebih luas dan bahkan buat media massa. Sebagai perilaku penghormatan, perlu dipertimbangkan untuk meletakkan perwakilan pemangku kepentingan sebagai garda depan dalam setiap kegiatan publik yg berhubungan dengan perencanaan & pengelolaanKKPseperti lokakarya, pertemuan menggunakan donor, & kegiatan media massa.

Langkah tiga: Melibatkan pemangku kepentingan pada proses perencanaan

Anda telah mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci dalam KKP. Anda kemudian akan memanfaatkan kegiatan partisipatif buat berdialog dengan para pemangku kepentingan dan mulai menjalin interaksi, sebuah proses yg berkelanjutan dan terus berkembang. Langkah berikutnya merupakan memilih bagaimana & kapan waktu yg tepat bagi pemangku kepentingan buat terlibat aktif pada proses perencanaan pengelolaan.

Melibatkan pemangku kepentingan dapat memunculkan berbagai kemungkinan. Di satu sisi, pemangku kepentingan mungkin sangat nir menyadari mengenai apa yang terjadi pada KKP dan sangat nir terlibat pada pengambilan keputusan. Di sisi lain, pemangku kepentingan mungkin dapat mempertahankan taraf keterlibatan yang konsisten, menyadari akan seluruh warta yang ada, & mereka merupakan pengambil keputusan yang aktif dan agresif terhadap aneka macam tindakan pengelolaan. Kisaran keterlibatan pemangku kepentingan diilustrasikan seperti di bawah ini:

PASIF èè    TERINFORMASI èè    AKTIF èè    PENGAMBIL KEPUTUSAN

Rangkaian Kesatuan Partisipasi Pemangku Kepentingan

Untuk berkiprah menjadi aktif pada kesatuan rangkaian, para pemangku kepentingan harus diberdayakan. Ini merupakan proses berkelanjutan yang akan memberikan pengetahuan & keterampilan bagi para pemangku kepentingan buat dapat terlibat?Melalui pendidikan lingkungan, pengembangan kapasitas dan komunikasi sosial, contohnya. Ketika pemangku kepentingan menambah pengetahuan dari apa yg sudah mereka ketahui, mereka paham bahwa sebenarnya mereka memiliki kekuasaan, pengetahuan & dukungan administratif dari staf KKP buat menciptakan disparitas konkret; lantaran itulah mereka sebagai berdaya. Ketika pemangku kepentingan lalu semakin paham bahwa manager KKP sangat menerima terhadap opini & usulan, mereka akan lebih bisa mengungkapkan opini secara akurat & lebih siap membantu menciptakan keputusan dan merancang rencana pengelolaan yg efektif.

Pemberdayaan pemangku kepentingan harus sebagai tujuan aktif pada semua proses perencanaan pengelolaan karena hal ini akan merupakansumbangan terhadap kesuksesan planning pengelolaanKKP apapun. Melalui proses pengembangan & pelaksanaan rencana pengelolaanKKP, manajer KKPsecara terpola harus mempelajari tingkat partisipasi para pemangku kepentingan dan warga . Siapa saja yang berpartisipasi? Apakah hanya beberapa orang? Adakah tokoh masyarakatnya? Seberapa besar partisipasi mereka, dan dalam hal apa? Apakah seluruh grup pemangku kepentingan pula terlibat? Apakah perempuan & lelaki juga terlibat? Adakah halangan administratif, sosial maupun politis untuk berpartisipasi?

Partisipasi dari poly pemangku kepentingan yg bervariasi juga mempunyai banyak sekali bentuk yang dalam rangkaian kesatuan digambarkan sebagai berikut:

1) Pendekatan instruktif:Instansi eksternal (biasanya pemerintahan) menginformasikan tentang berbagai perubahan yang akan terjadi tanpa membuka kesempatan berkomentar atau memberi umpan balik bagi para pemangku kepentingan. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan seperti ini tidak akan menghasilkan sukses jangka panjang karena merupakan metode yang inklusif.

2) Pendekatan konsultatif: Pemangku kepentingan memberikan masukan terhadap usulan yang diajukan oleh instansi eksternal namun tidak berpartisipasi dalam keputusan utama.

3) Pendekatan partisipatif terbatas: Instansi eksternal membuat keputusan utama kemudian mengundang partisipasi para pemangku kepentingan untuk aspek tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Partisipasi pemangku kepentingan oleh instansi eksternal tersebut dapat dianggap  sebagai alat untuk meraih sasaran yang ditetapkan sebelumnya dan mengurangi perlawanan.

4) Pendekatan pengelolaan kolaboratif : Pemangku kepentingan (biasanya anggota masyarakat) berpartisipasi dalam analisis dan pengembangan rencana dari awal. Partisipasi ini membantu menentukan tujuan akhir dan dipandang sebagai hak, bukan alat untuk mencapai tujuan akhir proyek yang ditetapkan sebelumnya.

5) Pendekatan penasihat: Pemangku kepentingan (khususnya masyarakat) membuat keputusan utama sendiri, kemudian memberitahukannya ke pemerintah mengenai rekomendasi mereka. Pemerintah biasanya mengesahkan rekomendasi mereka.

6) Pendekatan swa-mobilisasi: Para pemangku kepentingan (khususnya anggota masyarakat) merencanakan dan mengorganisir diri mereka sendiri, kemudian dapat memberitahu atau tidak ke pemerintah mengenai keputusan mereka.

Pemangku kepentingan mengalami berbagai tekanan yang mungkin dapat memfasilitasi atau menghalangi maksud mereka untuk aktif berpartisipasi.  PengelolaKKP perlu menyadari kekuatan tekanan ini dan bagaimana kekuatan ini dapat mempengaruhi partisipasi para pemangku kepentingan. Tidak semua orang dalam masyarakat dapat atau harus terlibat penuh—karena akan menjadi tidak praktis—namun staf KKP harus selalu memiliki intuisi yang baik mengenai siapa yang harus terlibat dan mengapa. Dalam setiap tahapan proses perencanaan, staf KKP perlu mengetahui hal-hal berikut (dari Francis dkk., 2003):

1)      Siapa yang akan terpengaruh oleh tahapan perencanaan ini?

2)      Siapa yang memerlukan masukan?

3)      Siapa yang memiliki informasi kunci?

4)      Siapa yang harus dilibatkan, dan bagaimana?

5)      Siapa yang akan menggagalkan proses jika mereka tidak dilibatkan?

6)      Siapa atau apa yang mungkin kita lupakan?

Langkah 4: Membentuk Tim Perencanaan Pengelolaan

Tahapan utama yang ke dua untuk proses keseluruhan sesungguhnya adalah membuat rencana pengelolaan yang baru.  Hal ini akan melibatkan perumusan dan kesepakatan atas tujuan akhir (goals) dan tujuan antara (objectives) yang dinyatakan secara jelas, mengembangkan rencana strategi dan tindakan dan membuat—jika diperlukan—badan administratif. Salah satu cara untuk melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses ini adalah melalui rangkaian lokakarya perencanaan.

Mengembangkan rencana pengelolaan adalah proses tahunan (multi years). Kesabaran dan komitmen jangka panjang terhadap proses sangatlah penting untuk menarik berbagai pemangku kepentingan bersama-sama, mengatasi konfik yang tidak dapat dihindari dan halangan administratif, membangun tujuan akhir bersama, dan akhirnya menetapkan rencana yang praktis. Tetapkan sasaran jangka panjang dalam pikiran Anda setiap saat dengan kesabaran. Banyak kemungkinan tujuan akhir dan tujuan yang diinginkan, namun dana dan staf selalu dalam jumlah terbatas.  Oleh karena itu, sangat penting bagi KKP dan pemangku kepentingan agar fokus pada sasaran baru dan yang terpenting. Identifikasi hasil yang diinginkan dan berbagi tujuan akhir yang sama akan membantu masyarakat membidik prioritas utama dari tujuan akhir dan tujuan tersebut.

Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan:Pemangku kepentingan dapat mengisi berbagai peranan dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses perencanaan pengelolaan. Tidak semua perwakilan pemangku kepentingan diperlukan dalam tahapan ini. Namun sangat baik jika dapat melibatkan mereka yang memang memiliki kepentingan, kebutuhan maupun keahlian terhadap isu dan sumber daya target yang Anda tuju. Meskipun penting untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan rencana pengelolaan, semua orang harus paham siapa yang ditunjuk sebagai pihak yang berwenang legal, dan siapa pengambil keputusan akhirnya.

Dalam membentuk sebuah tim perencanaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan atau diperhatikan.  Beberapa di antaranya adalah:

(1)   Memilih anggota tim

(2)   Memilih kepala tim

(3)   Menentukan peran dan tanggungjawab tim

(4)   Menentukan cara komunikasi pada pada tim

(5)   Membuat pernyataan tujuan dan hasil kerja tim yang jelas

(6)   Melibatkan pemangku kepentingan tidak mampu hanya sekali

(7)   Memanfaatkan pihak netral menjadi fasilitator

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai ke 7 hal pada atas.

Memilih anggota tim

Mungkin Anda mempunyai anggota tim menggunakan latar belakang bervariasi, namun tim tadi wajib sesuai dengan wilayah yang akan dituju menggunakan berbagai pemangku kepentingan yg mungkin akan terpengaruh secara eksklusif atas keputusan pengelolaan Anda. Beberapa faktor yang menentukan pilihan anggota tim merupakan impak khusus yg mungkin terjadi di wilayah tersebut; operasional pemerintah, infrastrutur, & kebijakan yang mungkin terpengaruh.

Harus terdapat penasehat ilmiah eksternal di dalam tim yang bisa mengarahkan para anggota ke sumber daya informasi & meringkas berita ilmiah tentang bagaimana dampak keterlibatan insan menggunakan format yg tidak terlalu teknis. Anggota tim lainnya yg bonafide bisa termasuk beberapa anggota staf (apabila Anda sudah mempunyai struktur administratif yg memadai). Anggota tim juga harus mempunyai wewenang buat menciptakan perubahan.

Adalah gagasan yang bagus jika taktik khusus yang timbul dari proses perencanaan mencerminkan perilaku kemitraan & kerjasama, & keterlibatan masyarakat awam adalah hal yg juga penting. Anda mungkin perlu membuat dewan penasehat eksternal menjadi tambahan tim, tergantung seberapa besar bisnis perencanaan Anda.

Tim wajib diberi penjelasan di awal menjadi pandangan tentang apa yang telah mereka ketahui mengenai asal daya di KKP Anda, kondisinya, keterlibatan manusia pada dalamnya, dan impak dari keterlibatan tadi. Anggota tim harus tahu & paham apa yang dapat dan tidak dapat diinformasikan sang ilmu pengetahuan saat ini & seberapa konfiden masyarakat ilmiah tentang aneka macam proyeksi. Ini adalah tahapan yg berharga, tahapan yang meletakkan dasar pemahaman diantara anggota tim, terutama lantaran mereka mempunyai derajat pemahaman & pengetahuan yg berbeda-beda. Tim juga wajib merujuk pada gosip prosedural dan membahas bagaimana mereka akan maju pada proses perencanaan.

Selama proses perencanaan pengelolaan yg panjang ini, tim & rencana kerjanya mungkin akan berubah. Tim akan menemukan bahwa planning pengelolaan akan mempengaruhi sektor-sektor atau daerah asal daya lain pada lingkungan yang tidak mereka sadari dari awal, & mungkin akan perlu merekrut anggota baru. Sebaliknya, apabila ditemukan lebih sedikit atau perbedaan kerentanan dalam sektor eksklusif, beberapa tenaga mungkin nir begitu dibutuhkan. Karenanya, Anda wajib mengadakan evaluasi secara terpola buat menentukan ketepatan antara anggota tim & apa yang dituju dalam rencana pengelolaan. Tindakan tadi akan memastikan apakah penempatan energi sudah sahih-sahih sinkron selama mengerjakan proses perencanaan.

Memilih kepala tim

Ketua tim wajib bertanggung jawab buat menyusun timnya & memimpin usaha tim tersebut. Idealnya, ketua ini akan diletakkan pada tengah, memahami tujuan holistik KKP, dan sanggup berkomunikasi dengan baik menggunakan seluruh pemangku kepentingan. Kualitas lain untuk mencari seorang ketua tim yang cakap merupakan:

(1)   Pemahaman umum mengenai departemen atau divisi mana yang memiliki kewenangan yang menjadi bagian KKP.

(2)   Keterampilan manajerial, termasuk kemampuan memfasilitasi pertemuan besar dengan topik yang kompleks dan menjaga tim tetap fokus.

(3)   Kemampuan memfasilitasi interaksi kelompok dan mengembangkan komitmen dari anggota tim untuk merasa memiliki hak kolektif dalam hasil yang sama.

(4)   Seorang yang memiliki kepribadian terhormat tanpa adanya agenda personal maupun institusional yang dapat menimbulkan konflik dengan kerja tim yang produktif.

(5)   Kemampuan berkomunikasi secara gamblang dengan publik, tokoh masyarakat dan pemerintah.

(6)   Pemahaman dasar mengenai penggunaan sumber daya oleh manusia dan dampaknya terhadap lingkungan pesisir dan laut—meskipun pengetahuan ini dapat ditingkatkan dengan membaca literatur, pertemuan dengan tenaga ahli lokal, seminar, dan berbagai moda pendidikan umum yang lain

Menentukan kiprah & tanggungjawabtim

Sebuah tim harus terlibat pada 5 tahap dasar pekerjaan berikut yang efektif bagi tim perencanaan pengelolaanKKP:

(1)   Lakukan penelitian mengenai penggunaan tenaga manusia terkini di wilayah KKP, dampak dan konflik; dan penggunaan, dampak dan konflik yang diproyeksikan.

(2)   Mengidentifikasi wilayah perencanaan prioritas untuk tindakan, berdasarkan penelitian Anda.

(3)   Menetapkan tujuan akhir dan mengembangkan rencana Anda.

(4)   Mengimplementasikan rencana.

(5)   Mengukur kemajuan dan membuat rencana yang terkini.

Umumnya tim bertanggung jawab buat membentuk dokumen menurut konsensus yg menyebutkan efek regional planning pengelolaanyang diusulkan dan menjelaskan bagaimana imbas tadi akan memengaruhi tujuan, output & aktivitas departemen atau program yg berbeda, & bagaimana tiap departemen atau acara mempersiapkan diri terhadap pengaruh tadi. Ketika telah dibentuk, tim wajib diberi penjelasan tentang asal daya biofisik & warga yang terdapat pada KKP Anda waktu ini, apa yg dapat atau nir bisa diinformasikan ilmu pengetahuan pada kita, & bagaimana tingkat keyakinan rakyat ilmiah mengenai aneka macam imbas yg diproyeksikan.

Menentukan cara komunikasi pada pada tim

Langkah krusial dalam melibatkan pemangku kepentingan adalah untuk membuat lingkungan kerja yg baik bagi anggota gerombolan yg dibangun atas dasar agama & saling menghormati. Hal ini nir akan terjadi dalam satu kali rendezvous, tetapi akan terbentuk sedikit demi sedikit dalam grup kerja. Ketidaksepakatan dan kesulitan akan selalu ada kapanpun. Dalam prosesnya memang akan melalui kesulitan ini, dan bagaimana semua terselesaikan, bisa membuka kesempatan buat dapat saling mendengarkan, belajar, & saling menghormati sudut pandang orang lain. Awal menurut proses ini adalah yang paling usang, lantaran di waktu inilah tim belajar buat bekerja bersama. Usaha yg diinvestasikan di depan ini akan menuai hasil yg akbar pada prosesnya nanti. Saat pada mana kepercayaan , komunikasi yg baik, dan rasa tanggung jawab personal atas suksesnya proses sudah didapat, proses buat menjadi keputusan akan semakin cepat.

Membuat pernyataan tujuan dan hasil kerja tim yang jelas

Proses yg berbasis dalam pemangku kepentingan akan menghadapi permasalahan yang nir dapat dihindarkan. Salah satu cara buat menjauhkan grup berdasarkan perbedaan mereka merupakan menemukan daerah kesepakatan misalnya keinginan atau tujuan umum buat mewujudkan pemugaran dalam suatu daerah. Ketika tujuan dikemukakan dengan jelas & akhirnya menyepakati tujuan rencana dibentuknya rencana tata ruang kelautan, Anda membuka kesempatan bagi tim perencanaan lebih fokus terhadap satu daerah konvensi, sebagai versus dari perselisihan.

Sangat krusial jua buat tim perencanaan agar dapat menyatakan di awal mengenai hasil & keluaran yg diinginkan sebelum mereka terlibat dalam proses perencanaan rapikan ruang kelautan. Tujuan yg diinginkan hanyalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai aktivitas penggunaan sumber daya sang insan & imbas yg terkait dengan KKP Anda. Atau, buat menciptakan planning pengelolaan dan/atau strategi buat implementasi rencana. Atau, tujuan sebenarnya merupakan buat menggabungkan sektor-sektor yang tidak sama buat dapat mempertimbangkan masa depan wilayah tadi. Mungkin terdapat beberapa atau malah semua yg menginginkan hasil dan keluaran misalnya itu. Dalam masalah apapun, hasil & keluaran tadi harus dipahami oleh setiap anggota tim perencanaan sebelum dilibatkan lebih jauh dalam proses.

Melibatkan pemangku kepentingan tidak mampu hanya sekali

Proses partisipatif nir bergerak maju menggunakan sendirinya. Hal tadi memerlukan tambahan energi yang konstan. Anggota tim akan terus memerlukan dorongan dan dukunga. Hanya karena mereka telah berkomitmen terhadap tim perencanaan di awal bukan berarti mereka akan terus permanen memegang komitmen tersebut selama proses berlangsung. Seorang fasilitator diharapkan buat mengarahkan proses agar mampu berkiprah maju sinkron jadwal, tenggat ketika, dan output ad interim yg terdokumentasi. Ini krusial buat membentuk tonggak keberhasilan seiring berjalannya saat supaya tim dapat merasakan serangkaian keberhasilan kecil yang telah mereka raih. Hal ini akan memberi dorongan positif bagi holistik tim. Pemangku kepentingan perlu melihat bukti nyata & manfaat yang telah didapat menurut seluruh proses, langkah demi langkah. Di saat yg sama, tim perencanaan nir boleh menyesatkan tetapi wajib menunjukkan apa yang sekiranya realistis (IMSP).

Memanfaatkan pihak netral menjadi fasilitator

Proses partisipatif yg berhasil selalu melibatkan keliru satu anggota staf yg berdedikasi, yang bertanggung jawabmengoordinasi & mengawasi kerja sama antara anggota tim perencanaan berbasis pemangku kepentingan. Peranan orang ini khususnya fokus dalam memfasilitasi obrolan dan organisasi & bukan menulis isi planning. Seorang fasilitator atau moderator profesional secara signifikan akan berkontribusi terhadap pengelolaan yang sensitif dan akurat dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Peranan ini memerlukan orang menggunakan keterampilan komunikasi yg baik, fasilitasi, dan bernegosiasi, dan seseorang yang akan permanen netral dan tidak nampak condong ke pemangku kepentingan eksklusif (IMSP).

Langkah 5: Membentuk tim implementasi

Saatnya buat menciptakan seluruh terwujud! Rencana pengelolaan sudah selesai & siap diimplementasikan, umumnya melalui serangkaian aktivitas pengelolaan yg berbarengan seperti berikut adalah:

1)      Proyek mata pencaharian alternatif (misalnya, para nelayan pengungsi)

2)      Restorasi habitat (misalnya, penanaman mangrove)

3)      Larangan kegiatan penangkapan ikan (misalnya, terkait musim,jenis penangkapan ikan, sifat penutupan sementara maupun geografis)

4)      Menetapkan batas-batasKKP dan memasang tanda-tanda batas.

5)      Pendidikan masyarakat secara terus-menerus mengenai penegakan hukum dan peraturan baru

6)      Menciptakan penegakan hukum dan pengawasan terpadu

7)      Menciptakan program pemantauan dan evaluasi

Langkah 6: Membentuk tim evaluasi

Termasuk pada dalam langkah ini adalah koordinasi implementasi planning, perundangan, penegakan hukum, membuat pendapatan dan tinjauan acara tahunan yg sedang berlangsung serta penganggaran. Langkah ini harus dipandu dengan rencana kerja yg memaparkan siapa yg memiliki pengawasan pribadi terhadap proyek atau program; rapikan ketika aplikasi; asal daya yang diharapkan buat implementasi termasuk staf, keahlian teknis atau alat-alat & asal daya finansial; membuat prioritas kegiatan; pemantauan & evaluasi; & kemitraan. Pemangku kepentingan tidak sama yg wajib bertanggung jawab buat aneka macam unsur implementasi dapat dimasukkan ke dalam daftar mitra.

Keberlanjutan Jangka Panjang. Setelah tahap awal implementasi berakhir, KKP dan wilayah pesisir akan memasuki tahap pemantauan dan evaluasi jangka panjang berkelanjutan, melanjutkan penjangkauan masyarakat dan pengelolaanyang adaptif untuk menyesuaikan rencana sebagaimana yang diperlukan.

Pemantauan dan Evaluasi. Indikator yang tepat harus dipilih di awal proses sehingga kondisi awal dapat diukur dan dikaji ulang secara konsisten.

Masyarakat kemudian akan & wajib terlibat dalam proses pemantauan. Mendorong warga buat memainkan peran besar dalam proses ini menyebabkan rasa kepemilikan & tanggung jawab dan membantu membentuk mufakat dalam setiap strategi-strategi baru yang mungkin diharapkan.

Penjangkauan Masyarakat dan Pendidikan: Berbarengan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, KKP harus berinvestasi dalam proses pengelolaan informasi, pendidikan masyarakat dan penjangkauan jangka panjang yang masih berlangsung. Hal ini sangat membantu dalam mempertahankan ketertarikan masyakakat dan dapat mencegah mundurnya semangat mereka jika ternyata hasil positif tidak persis seperti yang diinginkan atau jika terjadi hambatan tak terduga yang berpotensi menggagalkan rencana. Penjangkauan masyarakat juga dapat membantu mempromosikan manfaat positif yang mulai terjadi namun belum begitu terlihat bagi semua anggota masyarakat (misalnya, kenaikan dolar dari pariwisata berkelanjutan yang menjangkau masyarakat lokal atau peningkatan ukuran ikan rata-rata secara bertahap).

SUMBER:

PUSLATKP, 2014. MODUL A.033101.003.01 Melakukan Kegiatan Persiapan Awal Perencanaan pada  Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan,  Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Didownload dari http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/modul-pelatihan.

Checking your browser before accessing Please enable Cookies and reload the page. This process is automatic. Your browser will redirect to your requested content shortly. Please allow up to 5 seconds… DDoS protection by Cloudflare Ray ID: