Di banyak lokasi di seluruh dunia, ada masyarakat yang tinggal di dalam atau bersebelahan dengan KKP.  Menentukan hubungan antara KKP dengan masyarakat di awal proses perencanaan pengelolaan adalah penting sekali. Akankah masyarakat bekerja bersama dengan pengelola KKP yang berwenang? Akankah ada pengaturan pengelolaan kolaborasi formal antara masyarakat dengan pengelola KKP yang berwenang? Atau, apakah masyarakat memiliki hak kepemilikan atau kuasa terhadap lingkungan laut dan pesisir dan akankah hal tersebut diakui oleh pengelola yang berwenang?

Dalam kedua kasus di atas, hubungan kerja yg terbuka & saling percaya harus dibangun menggunakan rakyat. Hal ini akan membutuhkan ketika. Akan berguna apabila dalam permulaan proses, melibatkan beberapa anggota rakyat yang memperlihatkan ketertarikannya pada KKP daripada membuka proses perencanaan pada seluruh pemangku kepentingan. Melibatkan sejumlah anggota masyarakat yang bisa dikelola dalam awal proses akan mendapatkan kesempatan buat mengetahui pandangan mereka & bias ketika melanjutkan proses perencanaan tersebut. Jika terlalu poly anggota rakyat yang dilibatkan pada awal, proses tadi mungkin akan terjebak pada masalah logistik sebelum perencanaan tersebut dimulai. Jumlah yg sedikit pula memberikan kesempatan untuk tahu dinamika masyarakat dan siapa pemimpin yang benar-sahih mewakili rakyat secara keseluruhan, atau sub-grup dalam warga (nelayan, wanita, jemaat gereja, dll.).

Mempertimbangkan penempatan pulang staf KKP buat membantu mereka menjalin hubungan menggunakan rakyat. Memberi pembinaan staf KKP pada ketrampilan fasilitasi & resolusi pertarungan, jua teknik pemantauan sosio-ekonomi bisa membantu melaksanakan penelitian sosio-ekonomi yang bisa dipakai buat meningkatkan interaksi antara staf dan anggota rakyat. Dalam belajar menurut & bersama anggota warga , staf KKP wajib menciptakan rasa hormat atas pengetahuan dan kebijaksanaan rakyat lokal, yg dalam gilirannya mereka akan termotivasi bahwa staf pengelolaan mendengar & belajar menurut mereka.

Landasan yg baik bagi keterlibatan rakyat adalah melalui pengkajian asal daya & sosio ekonomi partisipatif pada awal proses perencanaan pengelolaan. Ini membantu buat memperjelas isu-info penting & prioritas dari perspektif warga .

Saat mulai terlibat dengan masyarakat, sadarilah perbedaan “dominasi sosial” pada tiap pertemuan, karena mereka dapat menutupi kebutuhan dan prioritas kelompok atau pribadi yang kurang menonjol dalam kelompok masyarakat. Struktur keanggotaan masyarakat apapun mungkin akan sangat kompleks dan ditutupi oleh mereka yang penghidupannya lebih aman karena memiliki lebih banyak waktu untuk berpartisipasi dalam pertemuan; akses yang lebih mudah dalam metode komunikasi semacam surel (e-mail), telepon dan bahkan transportasi ke lokasi pertemuan; atau bahkan lebih berani untuk bicara. Perhatian yang cermat terhadap profil kekayaan dan kemiskinan dalam kelompok masyarakat dapat membantu mengidentifikasi mereka yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam dan prioritas.

Kajian sosio ekonomi dan sumber daya juga harus sensitif terhadap gender. Ada perbedaan penggunaan sumber daya dan kegiatan antara lelaki dan perempuan, juga akses dan kendali mereka terhadap sumber daya, serta kemampuan dan kerentanan mereka. Pengkajian harus menggambarkan perbedaan ini. Data survei harus selalu mengidentifikasi responden gender; hal ini akan membuat identifikasi opini dan dampak tindakan KKP yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki.

Ketika menggunakan teknik penilaian komunitas, cobalah buat memvalidasi temuan dengan triangulasi atau pengecekan silang?Menggunakan istilah lain, mengggunakan beberapa metode tidak selaras buat membenarkan temuan. Sumber sekunder terhadap kabar, statistik, & observasi pribadi merupakan asal kabar berharga yg independen menurut pandangan pemangku kepentingan atau anggota warga .

Tata batas rakyat terkadang berkaitan dengan batasan penggunaan asal daya. Karenanya, perseteruan menggunakan rapikan batas rakyat harus diselesaikan di awal waktu mengusahakan tanggung jawab pengelolaan daerah lindung. Pertemuan pemetaan warga di awal proses bisa membantu mengidentifikasi batasan-batasan ini.

Menariknya, informasi pengelolaan yang diidentifikasi pada rendezvous komunitas umumnya tidak berbeda menurut yg diidentifikasi oleh para manajerKKP. Ini merupakan refleksi kenyataan bahwa penduduk lokal umumnya punya pengetahuan cukup tentang kondisi di dalam & pada lebih kurang lingkungan KKP & tindakan penduduk dan kesehatan ekosistem KKP terjalin sangat erat. Walhasil, berita yg diterima rakyat, & penyebab dan solusinya, dapat digunakan buat mendefinisikan tujuan holistik, hasil & kegiatan buat perencanaan pengelolaan.

Membangun agama adalah hal yg paling krusial. Peran kunci dapat dimainkan sang fasilitator atau rakyat yg berinteraksi dengan pemangku kepentingan pada tahap-tahap awal pengumpulan warta. Bersabarlah; agama mungkin tumbuh sesudah bertahun-tahun.

Buatlah pertemuan komunitas & aktivitas partisipatif lain seterbuka mungkin & gampang diakses. Penjadwalan, baik yg sinkron isu terkini juga harian, bisa mendorong dan menjauhkan sektor-sektor tertentu buat bisa hadir. Mengelola ketertarikan komunitas merupakan hal penting. Ketertarikan cenderung memudar selesainya beberapa saat yg lama waktu antusiasme awal sudah memudar.

2.   Studi kasus masyarakat lokal sebagai mitra pengelola KKP

STUDI KASUS

Masyarakat Lokal menjadi Mitra Pengelolaan KKP

Dari semua pemangku kepentingan yang telah kita bicarakan, anggota masyarakat lokal sangatlah penting. Pengalaman pendekatan top-down yang dikendalikan secara terpusat terhadap pengelolaan wilayah terlindung menunjukkan jika penduduk lokal tidak dilibatkan maka mereka akan mengacaukan upaya konservasi. Contohnya, orang-orang Maasai yang menombak binatang liar di Taman Nasional Amboseli di Kenya sebagai protes terhadap penghapusan hak pengairan dan penjenggutan. Di Taman Nasional Galapagos nelayan lokal berulangkali menduduki stasiun penelitian sebagai protes atas pembatasan hak menangkap ikan yang dikenakan pada mereka. Dengan kata lain, ketika masyarakat lokal atau pemangku kepentingan berbagi tanggung jawab, secara otentik dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan memahami manfaat pengelolaanKKP bertanggung jawab, mereka adalah mitra bagi kesuksesan KKP. Contohnya, mereka akan menggunakan metode penangkapan ikan yang kurang tingkat merusaknya, hanya memanen apa yang mereka perlukan, dan bahkan membantu membuat peraturan bagi para sesama anggota masyarakat untuk mendukung tujuan akhirKKP. Apalagi keterlibatan masyarakat lokal selama proses perencanaan pengelolaan akan membantu memastikan bahwa rencana tersebut terintegrasi ke dalam struktur institusional lokal, mempertimbangkan faktor sosial dan budaya, dan manfaat pengetahuan lokal.

Penting untuk  bekerja sama dalam menentukan peranan dan tanggung jawab yang berbeda dari para pemangku kepentingan yang terlibat. Contohnya, tingkatan pemerintahan tertentu mungkin diberi kewenangan sebagai pengelolaan legal yang berwenang, yang kemudian dilaksanakan di tingkatan lokal menggunakan pendekatan bottom-up dimana keputusan dan kegiatan pengelolaan dibuat bersama masyarakat. Jika struktur legal meminta pengelolaan atas ke bawah, pengelolaan bawah ke atas, maupun pengelolaan kolaboratif, pemangku kepentingan harus selalu diikutsertakan.

3.  Cara mengidentifikasi peranan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan

Pada saat mengidentifikasi dan menentukan pera pemangku kepentingan yang akan terlibat didalam proses pembetukan KKP tentunya kita sudah berpikir peranan masing-masing pemangku kepentingan dalam mendukung  terbentuknya KKP yang ideal.  Untuk menentukan peran masing-masing tertunya anda harus mengetahui tugas dan fungsinya didalam organisasi/institusi maupun  potensi yang dimiliki bagi masyarakat yang terlibat.

SUMBER:

PUSLATKP, 2014. MODUL A.033101.003.01 Melakukan Kegiatan Persiapan Awal Perencanaan pada  Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan,  Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Didownload dari http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/modul-pelatihan.

Checking your browser before accessing Please enable Cookies and reload the page. This process is automatic. Your browser will redirect to your requested content shortly. Please allow up to 5 seconds… DDoS protection by Cloudflare Ray ID: