Loading Website
Diberdayakan oleh Blogger.

Panduan Dropship

Laporkan Penyalahgunaan

Kontributor

Memahami Teknik Pembuatan Garam Rakyat dengan Tehnologi Geomembran

Permasalahan yang ada pada produksi garam rakyat saat ini  adalah kurangnya kualitas dan kuantitas  terhadap kebutuhan garam nasional seirin...

Cari Blog Ini

Arsip Blog

Random Posts

Recent Posts

Recent in Sports

Header Ads

Cloud Hosting Indonesia

Mahir Website

Easy import From China

The Power Of Wanita Idaman

Featured

Seni Menjadi Pedagang Online

Memasuki tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) permanen terus memfokuskan program akselerasi pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan dan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Upaya yg dilakukan galat satunya melalui penegakan aturan & pengamanan laut Indonesia menjadi acara prioritas KKP bersama Satgas 115.

?KKP tetap concern pada penegakan hukum dan pengamanan laut,? Ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti waktu acara Refleksi 2015-2016 & Outlook 2017 beserta para pemimpin redaksi media massa pada Kantor KKP, Gedung Mina Bahari IV Jakarta, Rabu (14/12).

Susi menyampaikan, dalam 2017 ini KKP akan tetap menjalankan tugasnya, galat satunya memberantas illegal fishing. Hal ini sinkron dengan visi pemerintah pada mewujudkan laut menjadi masa depan bangsa.

?Tetap memberantas illegal fishing menggunakan menenggelamkan kapal. Bedanya, kini ini kami menenggelamkan kapal tapi nir diekspos media. Karena berdasarkan saya telah relatif memberikan pengaruh jera,? Kata Susi.

Dalam dua tahun terakhir, KKP telah menenggelamkan sebesar 236 kapal yg terdiri atas 229 kapal asing dan 7 kapal Indonesia pelaku illegal fishing. Sementara pelanggaran yg sudah ditangani sebanyak 481 masalah, termasuk 209 kasus berkekuatan hukum permanen (in kracht).

Lebih lanjut Susi juga mengatakan, akan terus melakukan koordinasi dengan forum lain buat menjaga keamanan di wilayah pesisir agar output laut lainnya dapat terawasi pribadi oleh pemerintah.

?Kita terus mencoba mengamankan barang-barang Indonesia yang akan diselundupkan ke luar negeri. Intinya buat menjaga kedaulatan kita tetap konsisten?, ujarnya.

Pada 2017, Anggaran Pendapatan & Belanja Negara?(APBN) KKP sebesar Rp 9,27 triliun. Angka tersebut turun sebanyak Rp 4,53 triliun dibandingkan APBN KKP Tahun 2016 sebesar Rp13,8 triliun. Susi optimis, kementeriannya akan memakai aturan tersebut supaya dipakai buat supervisi dan pembelian donasi buat nelayan.

?Kemarin anggaran KKP disetujui DPR sebesar 9,27 triliun Rupiah. Lebih sedikit menurut kemarin. Tapi ya memang itu yg saya inginkan, sedikit yang krusial tepat target dan penggunaannya.?, tutur Susi.

Adapun kegiatan KKP di 2017, ialah memberikan bantuan untuk kesejahteraan nelayan, KKP akan memberikan bantuan berupa 1.080 kapal penangkap ikan (ukuran < 5GT – 120 GT), 22 kapal pengangkut (ukuran 70GT dan 100Gt), 2.990 alat tangkap dan 500.000 asuransi nelayan. Sementara di sektor pengawasan, KKP akan melakukan operasi pengawasan selama 150 hari, menyiapkan 8 unit speedboat pengawasan, 1 unit detention center, 140 hari airbone surveilance dan menyiapkan 526 asuransi awak kapal.

Sumber:

http://kkp.Go.Id/2016/12/14/tahun-2017-kkp-penekanan-kawal-kedaulatan-bahari-indonesia/

Checking your browser before accessing

This process is automatic. Your browser will redirect to your requested content shortly.

Please allow up to 5 seconds…

DDoS protection by Cloudflare
Ray ID: