Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) memasang target lebih menurut 10 ribu tunjangan profesi Cara Budidaya Ikan yg Baik (CBIB) pada tahun 2016 ini. Semakin terbukanya pasar ekonomi, baik regional maupun dunia, menuntut peningkatan mutu produk perikanan budidaya, yang aman dikonsumsi, memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, kesehatan dan kenyamanan ikan dan sosial ekonomi, pada proses produksinya.

“Empat aspek yang saat ini di syaratkan dalam proses Sertifikasi CBIB, yaitu Food Safety, Animal Welfare, Sustainability, dan Social Impact, selaras dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti,  yang mendorong pembangunan perikanan budidaya menuju keberlanjutan.,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam Rapat Koordinasi Sertifikasi CBIB tingkat Nasional, Rabu (25/05).

Menurut Slamet, capaian kinerja tunjangan profesi CBIB yg dilakukan Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) berdasarkan tahun ke tahun meningkat cukup signifikan. Tercatat, dalam tahun 2014 capaian kinerja Sertifikasi 126,4 persen atau 10.112 unit dari target 8.000 unit pembudidayaan ikan yang tersertifikasi. Pada tahun 2015 sertifikasi CBIB mencapai 10.672 unit atau meningkat sebesar 5,54 % dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan buat sasaran tunjangan profesi CBIB dalam tahun 2016 adalah 10.980 unit.

Untuk memenuhi target tadi, diperlukan kegiatan yang terintegrasi dan sedikit demi sedikit melalui pelatihan bagi pembudidaya & petugas. Sedangkan penerapan prinsip-prinsip CBIB pada unit pembudidayaan ikan akan dilanjutkan menggunakan penilaian kesesuaian.

? Dari tahun 2013, kinerja CBIB menjadi salah satu indikator kinerja yg dipantau & dievaluasi oleh Unit Kerja Kepresidenan secara periodik. Langkah ini menampakan keseriusan pemerintah dalam upaya mempertinggi kualitas output perikanan budidaya sebagai akibatnya mampu mempunyai daya saing tinggi di pasar global demikian pula meningkat serapannya pada pasar lokal,? Jelas Slamet.

Slamet menegaskan, untuk mendukung capaian kinerja tunjangan profesi CBIB, mulai tahun 2013, wewenang sertifikasi CBIB telah didelegasikan kepada 15 Provinsi. Daerah yg terpilih yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan & Sulawesi Tenggara. Sedangkan Ditjen Perikanan Budidaya melakukan training terhadap personil pada provinsi-provinsi tadi dan sekaligus melakukan monitoring pelaksanaannya.

?Saat ini, sertifikasi CBIB, sifatnya masih training & tanpa dipungut biaya . Ke depan, pencerahan masyarakat akan pentingnya sertifikasi CBIB akan sangat dibutuhkan sehingga peningkatan mutu produksi perikanan budidaya akan tercapai dengan penerapan CBIB secara berdikari sang masyarakat. Peningkatan produksi dan terjaminnya mutu hasil perikanan budidaya, menjadikan warga pembudidaya sejahtera,? Ucapnya.

Slamet menjelaskan, sejalan menggunakan tiga pilar pembangunan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, perikanan budidaya juga akan pada bangun buat menjadi berdikari, berdaya saing dan berkelanjutan melalui koordinasi, komunikasi, dan kerjasama.

Untuk dapat memproduksi produk perikanan budidaya yg memenuhi persyaratan mutu tidak cukup hanya mengandalkan pengujian akhir di laboratorium saja. Namun pula diharapkan adanya Sistem Jaminan Mutu melalui penerapan CBIB semenjak pra produksi sampai menggunakan pasca produksi.

Kedepan KKP melalui Ditjen PB akan lebih menaikkan & memperkuat lagi beberapa kerjasama beberapa acara pemerintah yang terintegrasi. Sehingga imbas peningkatan pendapatan bisa dirasakan pribadi oleh warga . ?Diharapkan impak tersebut bisa mendorong rakyat menuju Masyarakat Perikanan Budidaya yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan,? Pungkas Slamet.

Sumber: http://djpb.kkp.go.id/arsip/c/398/KKP-TARGETKAN-10-RIBU-SERTIFIKASI-BUDIDAYA-IKAN/?category_id=11