Penyuluhan perikanan adalah pendidikan non formal yg ditujukan kepada masyarakat perikanan buat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pada bidang kelautan dan perikanan. Kegiatan penyuluhan diharapkan mendorong terwujudnya masyarakat perikanan menuju kehidupan lebih layak, berusaha yg lebih menguntungkan, dan kehidupan yg lebih sejahtera. Beberapa alasan yang mengakibatkan penyuluhan perikanan itu sangat penting, berupa: (a) amanat peraturan perundang-undangan: (b) secara biofisik, sifat, ciri, & bentuk kegiatan perikanan & kelautan sangat spesifik; dan (c) peran strategis penyuluhan perikanan pada pembangunan masyarakat perikanan yg berdikari & berdaya saing.

Secara biofisik, sifat, karakteristik, & bentuk aktivitas kelautan & perikanan sangat spesifik menggunakan ketergantungan tinggi terhadap ekspresi dominan & iklim sehingga dalam pengelolaan sumberdaya menjadi kompleks dan relatif pelik, yaitu:

1.     Kegiatan kelautan dan perikanan berisiko tinggi (risky), sehingga harus dapat menjadi layak kelola (manageable);

2.     Kegiatan kelautan dan perikanan relatif membutuhkan investasi tinggi (relatively high investment), sehingga harus menjadi layak akses (accessible); dan

3.     Kegiatan kelautan dan perikanan cenderung membutuhkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang spesifik (specific knowledge and technology), sehingga harus adaptif dan aplikatif di tingkat pengguna (adaptable and applicable).

4.     Tingginya variabilitas dalam kegiatan kelautan dan perikanan berdampak pada tingginya keberagaman penyebaran penggunaan dan penanganan sumberdaya alam, yang berbeda dengan usaha non kelautan dan perikanan yang relatif seragam.

5.     Dalam pengelolaan aspek kelautan, maka penanganannya merupakan bagian yang integral dan tidak dapat dipisah dari aspek perikanan. Di samping itu, secara khusus pengelolaan kelautan sangat terkait dengan aturan internasional, seperti UNCLOS 82-UU No. 17/85 termasuk zona ekonomi eksklusif (ZEE), Agenda of Science for Environment and Development into the 21st Century (ASCEND 21/Agenda 21), aturan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU), serta Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), yang didalamnya terdapat isu-isu strategis yang berhubungan dengan kedaulatan bangsa dan negara, antara lain isu batas negara, pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta pengelolaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam pulau-pulau kecil;

6.     Secara keilmuan, eksistensi ilmu kelautan dan perikanan yang tersebar di berbagai perguruan tinggi merupakan kecabangan ilmu tersendiri, termasuk fungsi penyuluhan perikanan.

Sumber:

Razi F., dkk. 2017. Peran Penting & Transformasi Penyuluhan Perikanan. Jakarta, Pusat Penyuluhan & Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.