KKP dapatberguna bagi banyak pihak sehingga penting sekali kita mempertimbangkan seberapa besar strategi pengelolaan yang dipilih akan menghipnotis para pemangku kepentingannya. Inilah alasan penting kita perlu mendapat masukan berdasarkan pemangku kepentingan dalam ketika pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana pengelolaan.

Dampak dari strategi pengelolaan kepada para pemangku kepentingan dapat bersifat negatif dan positif.   Kita harus berupaya keras untuk memahami:

(1)   apa dampak potensial yang mungkin terjadi dan apakah tergolong dampak negatif atau positif,

(2)   siapa yang akan terkena dampaknya, dan

(3)   tanggapan para pemangku kepentingan terhadap strategi pengelolaan.

Jika kemudian analisisini menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan sepertinya akan berdampak buruk atau negatif kepada pemangku kepentingan, tinjau kembali strategi yang diusulkan.  Apakah strategi yang diusulkan tersebut masih dapat diubah tanpa mengurangi maksud untuk membangun pengelolaanyang efektif.  Sebagai contoh, daripada melarang kegiatan penangkapan ikan di seluruh area di dalam KKP, lebih baik kita memfokuskan diri untuk menutup sebagian darinya, yaitu hanya pada bagian kawasan yang memiliki populasi ikan yang layak dan/atau habitat yang sehat.

Bilastrategi pengelolaan diperkirakan akan berdampak positif, kita perlu mengidentifikasi manfaatnya bagi para pemangku kepentingan secara lebihjelas.  Selanjutnya, kita perlu membentuk program komunikasi yang menjelaskan manfaat dari strategi terpilih bagi para pemangku kepentingan.  Selain itu juga kita perlu melakukan monitoring secara teratur, menilai dan mengkomunikasikan manfaat tersebut kepada mereka, sehingga mereka akan menghargai dan memahami pentingnya strategi yang diterapkan dalam rangka pengelolaan KKP.

2. Cara menyusun model konseptual keefektivan pengelolaan

Sekarang adalah saatnya kita menggabungkan informasi darirancangan program pemantauan dengan rancangan pengelolaan.  Informasi yang kita miliki adalah 4 jenis sumber daya sasaran yang akan dikelola, obyektif yang SMART untuk setiap jenis sumber daya tersebut, dan perubahan yang diharapkan terjadi (outcome) setelah kita menerapkan strategi, berbagai indikator yang akan dimonitor dan program monitoring untuk setiap sumber daya atau indikator.  Pemahaman yang baik tentang rancangan program monev ini diharapkan akan memberikan pengaruh positif pada kelancaran pengelolaan di KKP.  Inilah konseptual keefektivan pengelolaan.

3.  Tantangan dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan

Tahap implementasi merupakan salah satu langkah yang paling menantang dalam perencanaan pengelolaan.  Penundaan implementasi dapat terjadi dalam proses persetujuan rencana.  Dana yang  tersedia tidak cukup untuk membiayai pelaksanaan, kurang dapat diandalkan dan tidak dapat membiayai seluruh strategi yang diusulkan.   Masalah hukum dapat timbul karena ada perselisihan.  Demikian juga dengan kapasitas sumber daya manusia, dapat menjadi lemah karena kekurangan jumlah dan rendahnya kapasitas staf yang ada.  Semua ini dapat menyebabkan rencana pengelolaan terpaksa mengalami penundaan, atau kalaupun dilaksanakan maka hanya mampu sebagian saja.

Satu langkah untuk mulai memastikan keberhasilan pelaksanaan suatu rencana pengelolaan adalah dengan proses perencanaan itu sendiri.  Masalah yang sering dijumpai antara lain (dimodifikasi dari Lee dan Middleton 2003) di antaranya adalah:

(1)   Kurangnya perhatian yang terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang anggaran.

(2)   Berbagai asumsi yang tidak realistis mengenai kapasitas petugas KKP.

(3)   Tujuan pengelolaan dirumuskan dan dinyatakan secara buruk.

(4)   Beberapa hal penting (seperti ruang lingkup masalah yang akan ditangani) harus ditangguhkan menunggu hasil penelitian lanjutan (walapun hal ini mungkin akan sulit untuk dihindari).

(5)   Kegagalan untuk mendelegasikan tanggungjawab kepada pihak-pihak tertentu dalam rangka  pelaksanaan rencana.

(6)   Komitmen yang tidak jelas dan tidak spesifik serta tidak memberikan landasan untuk mewujudkan kegiatan pelaksanaan rencana di lapangan.

(7)   Perhatian yang berlebihan pada aspek-aspek tertentu, seperti pengembangan pariwisata atau rekreasi, yang dapat mengalihkan perhatian dari sumberdaya lainnya yang ada di dalam kawasan konservasi.

(8)   Ketidakstabilan keuangan, tata kelola atau politik.

(9)   Kegagalan untuk menetapkan prioritas yang jelas, banyak perencanaan yang berisi berbagai pilihan atau rekomendasi yang bersifat sementara, bukan keputusan yang pasti tentang apa yang harus dilakukan oleh KKP, sehingga mengurangi supremasi dari rencana pengelolaan, dan

(10)     Rencana pengelolaan yang tidak praktis, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan.

4. Cara mengidentifikasi permasalahan dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan

Dari masalah-masalah yang pada umumnya dihadapi dalam tahapan persiapan implementasi, pada Bagian 1.1 kita perlu mengidentifikasi  berbagai masalah yang mungkin timbul dengan membuat pertanyaan-pertanyaan .

Persetujuan rencana adalah suatu proses yang merupakan langkah prosedural dalam mengajukan rencana akhir untuk mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang. Prosedur persetujuan rencana ini akan beragam dari satu negara ke negara, namun banyak dari contoh-contoh tersebut menunjukkan adanya pengukuhan atau adopsi secara formal atau mendapat persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada rencana pengelolaan agar dipatuhi.  Seringkali prosedur tersebut telah tercantum dalam perundangan dan didokumentasikan secara jelas.

Sebagai model pada Australia, suatu planning pengelolaan taman nasional federal perlu diajukan kepada Kementerian Lingkungan dan Pusaka Nasional untuk dimintakan persetujuannya. Rencana ini jua diajukan ke majelis parlemen yg memerlukan saat 15 hari kerja, dan selama itu para anggota dapat mengajukan keberatan atau meminta penjelasan yang terkait dengan planning tersebut.

5. Cara mengembangkan rencana implementasi

Dalam rencana pengelolaan ditetapkan beberapa taktik yang wajib diimplementasikan. Strateginya wajib realistis & diperlukan buat pengelolaan suatu tempat konservasi. Strategi jua bukan merupakan daftar keinginan atau berisi hal-hal yg tidak terkait dengan tujuan pengelolaan. Proses ini akan memberikan kewenangan aturan yg jelas kepada rencana pengelolaan & menyediakan dasar yg kuat buat melaksanakan tindakan penegakan & kepatuhan terhadap rencana tadi.

Ada dua pilihan pendekatan yang umumnya dipakai, yaitu:

(1)   Rencana yang tidak mencakup informasi rinci tentang sumber daya dan dana setiap tahun.

(2)   Rencana yang mencakup kedua informasi tersebut.

Alasan buat mengadopsi pendekatan pertama merupakan lantaran ruang lingkup & kerumitan tugas-tugasnya, sebagai akibatnya sulit buat memperkirakan biayanya buat aktivitas yang lebih menurut setahun atau dua tahun ke depan. Selain itu, selama jangka ketika rencana pengelolaan lima-10 tahun, mungkin akan dibutuhkan penyesuaian yg besar , yg disebabkan lantaran adanya perubahan pada KKP itu sendiri, dalam area di sekelilingnya atau perubahan situasi staf/keuangan dari organisasi pengelola, atau menjadi hasil menurut keberhasilan atau kegagalan yg signifikan. Karena itu, banyak KKP yg menggunakan rencana pengelolaan buat mengidentifikasi aneka macam tindakan yang dibutuhkan, & buat menerima kabar yg rinci dan akurat dalam menciptakan planning operasional (seperti rencana kerja).

Bahkan apabila pendekatan di atas diadopsi pun, planning pengelolaan bisa berfungsi sebagai dokumen anggaran yang krusial, karena pemerintah & badan penyandang dana tidak senang mendanai kegiatan yang nir terdapat pada rencana pengelolaan. Selain itu, planning pengelolaan yg sinkron untuk seluruh KKP yg berada pada bawah tanggung jawab suatu lembaga akan menaruh fondasi yg kuat untuk rencana bisnisnya, dengan tanda yang jelas seperti mengapa dibutuhkan pendanaan, prioritas pengelolaan dan bagaimana asal daya tadi akan dialokasikan.

Sebuah KKP dapat menggunakan rencana pengelolaan sebagai titik awal dalam menyiapkan rencana kerja tahunan.  Rencana kerja tahunan ini memberikan peluang kepada pengelola untuk melakukan penyesuaian kegiatan tahunan  agar rencana tersebut tetap relevan dengan permasalahan terakhir.

Pendekatan kedua biasanya diadopsi ketika otoritas (misalnya Pemerintah) menuntut pengelola KKP menyiapkan rincian informasi keuangan dan operasional sebagai bagian dari rencana pengelolaan. Ketika pendekatan kedua yang diadopsi, semua informasi tersebut harus dimasukkan dalam rencana kerja yang juga mencakup seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dan perkiraan biaya yang diperlukan selama seluruh periode rencana pengelolaan tersebut.Rencana ini dapat dibuat ringkasannya dalam bentuk tabel.  Di dalamnya tercakup informasi tentang jadwal, sumber daya manusia, dan dana yang diperlukan; kegiatan prioritas; dan kriteria keberhasilan (atau kegagalan) yang digunakan untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan.  Tergantung bagaimana rencana keuangan atau sumber daya ini akan dilaksanakan dalam organisasi, akan sangat berguna jika rencana kerja tersebut membedakan kegiatan menjadi dua jenis, yaitu:

(1)   Kegiatan yang berulang dan yang sedang berlangsung (program pemeliharaan);

(2)   Kegiatan yang bersifat proyek-proyek atau kegiatan investasi atau tindakan yang akan dilakukan satu kali saja.

Rencana operasional tahunan untuk kawasan konservasi seharusnya juga disiapkan untuk terus bergulir atau berlanjut, bukan hanya untuk periode setahun saja. Rencana tersebut harus dikaitkan dengan anggaran tahunan serta menyajikan proyeksi yang akurat tentang kegaitan-kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun yang berasal dari rencana pengelolaan.  Seperti juga dengan rencana kerja, rincian rencana operasional ini dapat membantu membedakan antara kegiatan yang berulang atau yang sedang berlangsung, juga proyek pembangunan atau investasi.Rencana operasional biasanya bukan merupakan bagian dari rencana pengelolaan tetapi berfungsi sebagai alat pengelolaan untuk mengatur bagaimana rencana pengelolaan itu akan dilaksanakan.

6.   Beberapa variasi dalam menyajikan rencana implementasi

Ada beberapa cara bagaimana fakta yg berkaitan menggunakan tahapan implementasi akan dikelompokkan pada Rencana Pengelolaan atau dokumen pendukung lainnya:

Pengelompokkan dari zona di pada kawasan

Bila zona-zona pengelolaan telah diidentifikasi maka kegiatan, waktu dan porto untuk kawasan konservasi bisa dikelompokkan sebagai berikut:

(1)   Strategi yang diperlukan atau akan dilaksanakan di setiap zona;

(2)   Strategi yang luas penerapannya (tidak terbatas hanya pada satu zona) karena mempengaruhi lebih dari satu zona; dan

(3)   Strategi yang penerapannya tidak terbatas di dalam kawasan konservasi, tetapi meluas hingga di beberapa tempat di kawasan konservasi.

Pengelompokkan menurut tujuan

Pada beberapa masalah, aktivitas ? Beserta-sama dengan jadwal & porto yang terkait ? Dapat dikelompokkan pada grup-gerombolan strategi pengelolaanuntuk setiap tujuan.

Pembagian ke dalam proyek-proyek

Dalam kasus lainnya, strategi pengelolaan dalam rencana implementasi dirinci menjadi beberapa kelompok yang disebut “proyek”.  Hal ini akan memudahkan pelaksanaan karena setiap proyek memberikan gambaran yang jelas, alokasi biaya tersendiri dan terjadwal.  Dokumentasi yang terkait dengan proyek dapat digunakan untuk memandu staf, atau kontraktor, bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaannya.  Dalam pendekatan ini, setiap proyek diberikan prioritas. Urutan prioritas diberikan untuk memandu alokasi sumber daya tahunan.

Salah satu cara buat mengatur prioritas tersebut merupakan sebagai berikut:

(1) Prioritas 1:proyek-proyek yang harus diselesaikan dalam tahun waktu yang telah ditetapkan. Dapat mencakup proyek-proyek yang penting untuk menjaga ciri khas suatu lokasi,yang tekait dengan implikasi hukum atas kepemilikan lokasi, dan yang memiliki implikasi penting terhadap kesehatan dan keselamatan publik.

(2) Prioritas 2: proyek-proyek yang penting dalam pengelolaan rutin kawasan konservasi.  Proyek ini harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu, tetapi dengan unsur yang lebih fleksibel.

(3) Prioritas 3: proyek-proyek yang, walaupun diinginkan, hanya bisa dilaksanakan bila waktu dan sumber daya lainnya tersedia setelah penyelesaian proyek-proyek prioritas 1 dan prioritas 2.

SUMBER:

PUSLATKP, 2014. MODUL A.033101.006.01 Membuat Konsep Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Yang Efektif pada Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan,  Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Didownload dari http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/modul-pelatihan.

Checking your browser before accessing Please enable Cookies and reload the page. This process is automatic. Your browser will redirect to your requested content shortly. Please allow up to 5 seconds… DDoS protection by Cloudflare Ray ID: