Dalam proses pembentukan awig-awig poly mengadopsi anggaran-aturan lokal sebagai akibatnya dalam pelaksanaannya mempunyai variabel utama yg hampir sama dengan hak ulayat laut, yaitu wilayah, unit sosial pemegang hak dan legalitas beserta pelaksanaanya. Bahkan lebih menurut pada itu, terbentuknya awig - awig diilhami sang kegiatan upacara adat menyawen sehingga pada pembentukan hingga pelaksanaan masih dipengaruhi sang unsur-unsur sosial budaya rakyat setempat.

Kegiatan penangkapan ikan pada wilayah awig-awig bersifat individual. Artinya, setiap orang berhak buat melakukan aktivitas penangkapan asalkan indera-indera yg dipakai sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada zona awig-awig. Sementara buat nelayan luar yg melakukan penangkapan harus mempunyai biar dari Dinas Kelautan Perikanan Lombok Barat. Apabila nelayan melanggar peraturan yang telah dibentuk oleh daerahnya sendiri, nelayan tersebut akan mendapatkan denda & sanksi. Pemberlakuan awig-awig berguna buat meminimalisir terjadinya permasalahan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem perairan bahari dampak aktivitas nelayan yg menggunakan indera tangkap yang nir ramah lingkungan dan menghindari perseteruan yang mengakibatkan kerugian dipihak nelayan kecil, yang disebabkan sang beroperasinya alat tangkap skala besar yg sanggup menangkapikan pada jumlah akbar pada zona 3 mil.

PERANAN AWIG - AWIG BAGI MASYARAKAT LOMBOK

1. Awig awig menjadi penyelesai konflik warga Lombok

Dalam kasus ini, dapat ditinjau bahwa ternyata aturan-aturan yg dibentuk pemerintah tanpa mempertimbangkan konteks sosial pada daerah ini mampu menciptakan instabilitas. Dengan sistem desentralistik ketika ini, Lombok bangkit buat memperbaiki asal daya kelautan dan perikanannya melalui pembuatan awig-awig. Awig-awig adalah anggaran yang dibentuk berdasarkan konvensi beserta demi membangun ketertiban. Dimana diketahui bahwa pada daerah ini tak jarang terjadi permasalahan sebelum awig-awig diberlakukan. Menurut sudut pandang sosiologi aturan, hukum yg dibentuk harus melihat segala bentuk aturan yg berkembang di masyarakat itu sendiri, wajib adil dan tidak memihak. Sebelum awig-awig dibentuk, masyarakat Lombok masih menggunakan aturan berdasarkan pemerintah yang dirasakan sangat memberatkan dan memihak pada pemerintah & penguasa sehingga terjadilah banyak konflik dan peningkatan kerusakan ekosistem air laut. Oleh karenanya, produk hukum harus betul-benar melihat konteks sosial pada masing-masing daerah agar efektivitas aturan dapat berjalan menggunakan baik bukan malah mempersulit masyarakat. Karena pada dasarnya aturan berfungsi sebagai alat kontrol sosial buat mempermudah dan menciptakan ketertiban pada pada warga .

Dua. Awig awig sebai pengatur sistem perikanan berkelanjutan

Dalam pelaksanaanya Awig awig sanggup dikatakan sebagai sistem hukum istiadat yang lebih bertenaga kedudukanya dibandingkan aturan Negara . Karena pada penegakannya semua unsur masyrakat ikut ambil bagian dalam pengawasan pelaksanaanya, warga nir merasa terpaksa menggunakan aturan tadi karena memang aturan yang diterapkan di angkat dari atas kesadaran, kesepakatan dan kemauan rakyat setempat. Awig awig berperan dalam pengolahan sistem perikanan berkelanjutan lantaran berperan dalam menjaga Ekosistem Laut. Hal hal yang di atur sang awig awig misalnya : tidak boleh menebang hutan bakau, merusak terumbu karang, memakai indera tangkap yg menghambat, memakai sianida, dan embargo melakukan kegiatan perikanan pada wilayah yang telah pada memutuskan.

SANKSI BAGI PELANGGAR AWIG - AWIG

Pelaksanaan awig-awig ditegakkan secara tegas sang Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Barat (LMNLB) yg memiliki hukuman, pertama hukuman meteri aporisma Rp 10.000.000,00; kedua pembakaran indera tangkap & ketiga pemukulan massa tetapi nir hingga mati. Meskipun sangsi yg diterapkan sangat tegas akan tetapi masih ada orang yang melanggarnya. Seperti yg tertara pada tabel berikut.

Sumber : Awig-awig? Kearifan Lokal rakyat Lombok Barat sebagai pengatur sistem perikanan buat melestarikan Ekositem Laut

Semoga Bermanfaat...