Penyuluhan perikanan merupakan pendidikan non formal yg ditujukan pada rakyat perikanan buat menaikkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam bidang perikanan. Kegiatan penyuluhan diharapkan mendorong terwujudnya warga perikanan menuju kehidupan lebih layak, berusaha yg lebih menguntungkan, & kehidupan yang lebih sejahtera (Hanan dkk, 2013).

Nurmalia dkk (2013) menjelaskan bahwa Penyuluh Perikanan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan perekonomian warga khususnya pada bidang kelautan dan perikanan, karena dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya adalah energi yg poly bekerjasama langsung dengan pelaku utama & pelaku bisnis perikanan pada lapangan.

Fokus aktivitas penyuluhan merupakan pada pengembangan sumber daya manusia, sedangkan fokus sasarannya merupakan pada pemberdayaan pelaku utama & pelaku usaha. Melalui penyuluhan diharapkan dapat terwujud peningkatan wawasan, pengetahuan, keterampilan & perilaku, baik teknis maupun non teknis untuk pengembangan usahanya (Slamet, 2010).

Menurut Hanan dkk (2012), kegiatan penyuluhan perikanan adalah upaya buat mengatasi kesenjangan kompetensi yang diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha dalam pengelolaan usahanya. Kesenjangan kompetensi tadi berupa aspek konduite, yaitu: kasus kognitif (pengetahuan), perkara psikomotorik (keterampilan) dan masalah afektif (perilaku dan nilai-nilai).

Materi penyuluhan yang disampaikan oleh seorang penyuluh, wajib selalu mengacu pada kebutuhan yang sudah dirasakan sang rakyat sasarannya. Konflik-permasalahan & aspek-aspek terkini yang sedang dihadapi pelaku primer & pelaku usaha perikanan merupakan titik awal dalam penentuan materi/informasi penyuluhan perikanan (Hanan dkk, 2012).

Proses penyuluhan wajib dimulai berdasarkan pemahaman masyarakat terhadap potensi dan kasus yang dihadapinya, sebagai akibatnya terdorong buat mengupayakan pemecahan masalah melalui pengembangan seluruh potensi yg dimilikinya. Pada tahap inilah dimulai peran seseorang penyuluh berupa fasilitasi, pengawalan, mobilisasi, pembentukan jaringan kerja dan kelembagaan pelaku utama & pelaku usaha perikanan (Razi, 2014).

Menurut Hanan (2011), penyuluhan perikanan diselenggarakan sinkron dengan fisolofi dan prinsip-prinsip penyelenggaraan penyuluhan. Prinsip-prinsip tadi bisa mencakup: prinsip swatantra daerah dan desentralisasi, prinsip kemitrasejajaran, prinsip demokrasi, prinsip kesejahteraan, prinsip keswadayaan, prinsip akuntabilitas, prinsip integrasi, dan prinsip keberpihakan pada kepentingan serta aspirasi pelaku utama perikanan.

Hudoyo (2011), menjelaskan strategi penyuluhan merupakan hal yang penting dalam mendekatkan penyuluh dan sasaran, dengan cara: (a) menstimulasi aktivitas mental dan fisik sasaran penyuluhan sehingga muncul kebutuhan untuk belajar, dan (b) memberi kesempatan belajar  bagi  sasaran penyuluhan sesuai dengan masalah dan kebutuhannya.

Menurut Amanah (2008), perubahan yg perlu diantisipasi melalui taktik penyuluhan, meliputi: (a) perubahan syarat asal daya; (b) perubahan skala prioritas pembangunan; (c) konflik, aspek-aspek terbaru dan tuntutan kebutuhan rakyat perikanan, dan (d) perubahan teknologi dan modernisasi di bidang perikanan.

Kompleksitas perkara pada bidang kelautan dan perikanan memerlukan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral. Penyuluh yang kompeten dengan keahlian yg handal menjadi penggerak pembaharuan dan kawan sejajar bagi pelaku primer sangat diperlukan. Peran penyuluh hendaknya nir semata buat mengejar pertumbuhan (produksi), namun yg lebih diprioritaskan merupakan aspek penyadaran pelaku primer, pengembangan kapasitas dan motivasi pelaku primer untuk mewujudkan tata kehidupan yg lebih bermartabat melalui penerapan bisnis perikanan yang berkelanjutan. Pemahaman keberlanjutan pengelolaan bisnis perikanan mencakup dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, & pengembangan teknologi yang tepat secara berkelanjutan.

SUMBER:

Razi F., dkk. 2017. Peran Penting dan Transformasi Penyuluhan Perikanan. Jakarta, Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan & Perikanan.